Medan-metrodeli
Dugaan kedekatan antara PT Dalihan Natolu Group dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kian menjadi sorotan publik. Perusahaan ini disebut memiliki benang merah kuat dengan Bobby, terutama sejak Pilkada Sumut, di mana PT Dalihan Natolu Group diduga terlibat sebagai bagian dari tim sukses Bobby di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).
Pasca kemenangan Bobby dalam kontestasi Pilgub, PT Dalihan Natolu Group disebut meraup sejumlah proyek strategis bernilai fantastis, termasuk proyek senilai Rp231 miliar yang diduga berasal dari Dinas PUPR Sumut—instansi yang kini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Am Sinik, mendesak agar KPK tidak ragu memeriksa keterlibatan Bobby Nasution dalam pusaran kasus tersebut.
“Ini bukan lagi sekadar dugaan teknis, tapi sudah menyentuh wilayah kebijakan dan kekuasaan. PT Dalihan Natolu Group punya benang merah yang sangat jelas dengan Gubsu Bobby sejak Pilkada. Maka wajar kalau publik curiga proyek jumbo itu adalah bentuk ‘balas budi politik’. KPK jangan tebang pilih, Bobby harus diperiksa,” tegas Azhari.
Azhari juga menyoroti praktik pengkondisian proyek pascapilkada kerap menjadi akar dari korupsi struktural di daerah. Menurutnya, jika KPK hanya berhenti pada level kepala dinas dan kontraktor teknis, maka upaya pemberantasan korupsi hanya menjadi simbolik semata.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Dalihan Natolu Group maupun Gubernur Bobby Nasution terkait tudingan tersebut. KPK sendiri telah melakukan OTT terhadap sejumlah pihak yang disebut terkait dengan proyek Dinas PUPR.(gibran-editor01)
