Banten-metrodeli
Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional. Pemerintah tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri menghadapi disrupsi digital, termasuk tantangan model bisnis media dan keadilan ekonomi.
Demikian Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di halaman Masjid Raya Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang,
Serang, Banten, Senin 9 Februari 2026.
Lebih lanjut dikatakannya merupakan komitmen negara memastikan media massa tetap mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas bisa terus hidup sebagai suluh demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights), sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara maju.
Kemudian ia juga kembali mengajak seluruh insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan Presiden Prabowo Subianto juga berpesan kepada seluruh insan pers untuk menjadikan HPN 2026 sebagai momentum untuk membangun konsolidasi.
“Presiden berharap Hari Pers Nasional ini menjadi momentum konsolidasi menghadapi tantangan baru, menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan baru sehingga semangat jurnalisme, semangat media yang sangat ditunggu perannya kepada masyarakat itu benar-benar bisa terwujud melalui konsolidasi,” ungkap Cak Imin.
Ia juga mengingatkan verifikasi dan etika menjadi pembeda utama antara fakta dan rekayasa informasi di era algoritma dan kecerdasan artifisial.
“Tanpa verifikasi dan etika, informasi bisa menyesatkan. Pers harus menjaga nurani dan tanggung jawab sejarahnya,” paparnya sembari menambahkan konsolidasi yang diharapkan Presiden bukan hanya konsolidasi internal insan pers, namun juga konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah, insan pers, dan juga seluruh lapisan masyarakat.
Presiden juga mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers yang merayakan HPN 2026.
“Presiden menyampaikan salam hormat diikuti selamat Hari Pers Nasional 2026,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan pers tetap menjadi rujukan masyarakat untuk mencari informasi yang akurat terkait persoalan atau isu yang sensititf.
“Kalau ada masalah-masalah yang krusial, orang tetap ingin bertanya pada pers. Nah, oleh karena itu pers diharapkan tetap menjaga trust,” papar Komaruddin l
Komaruddin mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pers Indonesia masih tergolong tinggi di tengah derasnya gempuran informasi dari media sosial.
Karena itu, ia berpesan kepada seluruh insan pers Tanah Air untuk senantiasa menjaga kepercayaan publik tersebut.
“Salah satu yang diharapkan dari pers itu adalah menjaga trust. Sekarang ini masyarakat trust pada pers masih tinggi, tapi lebih sibuk menikmati medsos. Jadi mereka termanjakan oleh media sosial,” ujarnya.
Salah satu cara menjaga kepercayaan publik, ungkap Komaruddin, adalah dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis.
“Trust itu hanya muncul didukung 77 Profesionalisme. Kalau insan pers tidak profesional, maka trust akan menurun,” jelasnya
Kepercayaan publik tersebut akan semakin kuat apabila didukung dengan objektivitas dan memberikan ruang bagi para pihak yang terkait pemberitaan tersebut (cover both sides).
Menurutnya hal di atas merupakan salah satu kekuatan dari jurnalisme profesional yang tidak dimiliki media sosial.
Ia juga mengingatkan pelanggaran terhadap prinsip profesionalisme dan objektivitas kerap berujung pengaduan masyarakat ke Dewan Pers.
Sebagian besar pengaduan tersebut berkaitan dengan sengketa pemberitaan yang dinilai merugikan pihak tertentu.
“Ketika pers ini mengabaikan profesionalisme dan juga objektivitas, setiap hari yang masuk laporan pengaduan pada desk pengaduan Dewan Pers itu sehari setidaknya 10 pengaduan,” ucapnya.
Komaruddin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan pers untuk bersama-sama menjaga integritas dan kualitas jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Karena ini trust, integritas, profesionalisme, objektivitas, dan etika ini hendaknya kita jaga bersama,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, menambahkan, pers tidak hanya berfungsi sebagai industri informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab kebangsaan.
“Pers berjalan bersama sejarah perjuangan bangsa. Kritik pers kepada pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” tukasnya.
Munir kemudian menegaskan kebebasan pers harus berjalan seiring profesionalisme, akurasi, dan keberimbangan melalui kepatuhan pada kode etik jurnalistik.
“Pers tidak bekerja di ruang hampa. Ia memikul tanggung jawab publik dan kebangsaan, sehingga akurasi dan etika menjadi hal utama,” katanya seraya menyampaikan kebebasan pers harus berjalan seiring profesionalisme, akurasi, dan keberimbangan melalui kepatuhan pada kode etik jurnalistik.
“Pers tidak bekerja di ruang hampa. Ia memikul tanggung jawab publik dan kebangsaan, sehingga akurasi dan etika menjadi hal utama,” paparnya seraya menegaskan HPN 2026 menjadi penegasan bersama pers tetap berperan sebagai pilar demokrasi sekaligus pengawal kepentingan publik di tengah perubahan lanskap informasi digital.
HPN 2026 menjadi penegasan bersama bahwa pers tetap berperan sebagai pilar demokrasi sekaligus pengawal kepentingan publik di tengah perubahan lanskap informasi digital.
Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni, menegaskan, HPN 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kebenaran dan kepentingan publik di tengah percepatan kecerdasan artifisial (AI) dan transformasi digital.
“Di tengah perkembangan AI dan transformasi digital, pers berperan sebagai penjaga kebenaran, pengurai kompleksitas, dan penentu makna di tengah arus data,” paparnya.
Ia menilai derasnya arus informasi berbasis algoritma justru menempatkan jurnalisme pada posisi strategis sebagai penjernih informasi publik. Kecepatan teknologi, kata dia, harus diimbangi proses verifikasi, etika, serta tanggung jawab jurnalistik agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan terpercaya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang dinilai konsisten mengawal kepentingan publik melalui kerja jurnalistik yang profesional
Rangkaian puncak HPN 2026 di Provinsi Banten juga memberikan kartu pers Nomor 1 Kepada sejumlah tokoh pers dari berbagai daerah se-Indonesia dimana dari Sumatera Utara jatuh pada Seniman dan budayawan Idris Pasaribu.
Juga turut hadir sejumlah pejabat nasional dan daerah, termasuk pimpinan kementerian, kepala daerah, serta unsur Forkopimda, sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah dan ekosistem pers.(alhafiz-editor01)
