Medan-metrodeli
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan menyalurkan sebanyak 50 ton cabai merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam waktu dekat sebagai upaya mengendalikan laju inflasi yang saat ini masih tergolong tinggi.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Distribusi Komoditas Cabai Merah sebagai salah satu penyumbang inflasi di Sumut, yang digelar di Ruang Rapat II Kantor Gubernur Sumut, Jumat 10 Oktober 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong mengatakan, pasokan cabai merah tersebut akan didistribusikan dalam tiga tahap. “PT AIJ, Dirga Surya dan PPSU sudah ke Jawa Timur untuk mendapatkan pasokan dari sana. Ada 50 ton cabai yang akan didistribusikan dalam tiga tahap,” ujarnya.
Pada tahap pertama, sebanyak 16 ton cabai merah dari Jember akan disalurkan, sisanya disusul tahap kedua dan ketiga. Distribusi cabai akan dipusatkan di Pasar Induk Lau Cih, bekerja sama dengan PD Pasar Medan dan BUMD Deliserdang sebagai tempat penampungan sementara.
Dari 16 ton cabai tahap pertama, 10 ton akan didistribusikan ke Pasar Induk Lau Cih, 1,5 ton ke Deliserdang, dan sisanya ke Kedai Kolaborasi Pasar Medan. “Para distributor nantinya akan membeli cabai dari Lau Cih. Harga jual di tingkat konsumen ditetapkan Rp55.000/kg, sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024,” jelas Togap.
Ia berharap langkah ini berdampak nyata dalam menekan harga cabai merah dan menjaga inflasi daerah agar tetap terkendali.
Sementara itu Plt Dirut Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan Agus Saputra menyampaikan siap berkolaborasi dalam menjaga inflasi di Sumut agar terkendali. Dia mengatakan di Pasar Induk Lau Cih saat ini mempunyai tempat penyimpanan untuk cabai merah dengan kapasitas 10 ton.
“Ketahanannya bisa sampai dua hari. Kami sebagai transformer antara PT AIJ ke pedagang distributor,” katanya.
Ia menyebutkan harga terkini cabai merah di pasar tersebut dijual dengan harga Rp75.000/kg untuk cabai merah gunung, Rp65.000/kg untuk cabai merah dari Jawa.
Di tempat terpisah, pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Aula Dekranasda, Jumat (10/10/2025), Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung menyampaikan, pemerintah dalam hal mengintervensi inflasi di Sumut juga akan memaksimalkan peran BUMD yang mengelola terkait pangan, seperti PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai penyaluran utama.
Kemudian melalui distributor hingga ke pedagang pasar. Penyaluran cabai merah ini juga melalui Bulog melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Pangan Kita (TPK).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Sumut (yoy) pada September 2025 mencapai 5,32%, naik dari 4,42% pada Agustus 2025. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di antaranya cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau, beras, dan daging ayam.
Sementara Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Abdul Khalim menyampaikan bahwa program intervensi yang dilakukan merupakan kolaborasi Pemprov dengan kabupaten/kota sebagai aksi cepat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut, dengan segera mendatangkan dari wilayah lain saat mengalami defisit.
“Posisi pasokan kita secara tahunan surplus. Khusus bulan ini mengalami defisit. Dengan adanya intervensi, harga cabai merah di pedagang diharapkan akan turun di harga jual wajar, tentunya tanpa merugikan para petani,” ujarnya.
Melalui intervensi yang dilakukan, katanya, akan menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dalam menjaga ketersediaan pasokan.
Inflasi dilakukan di dua daerah seperti Medan dan Deliserdang lantaran di daerah ini penyumbang inflasi tertinggi di Sumut.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, Kadis Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Fitra Kurnia, Kadis Ketahanan Pangan Rajali, Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kasatpol PP Sumut Muttaqien Hasrimy, serta perwakilan PT AIJ, PPSU, Bank Indonesia, Bulog, BPS Sumut, Satgas Pangan, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota.(alhafiz-editor01)
