Banjarmasin, metrodeli
Tiga Provinsi yakni Sumatera Utara, Banten dan Nusa Tenggara Barat mencalonkan diri sebagai tuan Rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027.
Demikian hasil keputusan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas SIWO PWI 2025 yang berlangsung di Banjarmasin, 7-8 Februari 2025. Rakernas SIWO ini juga menjadi rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kalsel yang puncak perayaanya pada 9 Februari.
Porwanas berlangsung setiap tiga tahun sekali yang menjadi ajang silaturahmi wartawan nasional seluruh Indonesia. Pada Porwanas 2024 diikuti 35 provinsi dan Jawa Barat keluar sebagai juara umum.
“Rakernas SIWO di Banjarmasin melahirkan beberapa gagasan hebat. Salah satu yang menarik adanya tiga provinsi yang mencalonkan tuan rumah. Mereka akan diminta segera melengkapi surat dukungan dari Gubernur dan juga DPRD,” ujar Ketua SIWO PWI Pusat Agus Susanto.
“Sumatera Utara sudah beberapa kali menggelar event nasional wartawan, tinggal yang belum Porwanas. Kami yakin punya fasilitas lengkap, karena baru saja menggelar event PON 2024 yang punya standar nasional,” tegas Ketua PWI Provinsi Sumut Farianda Sinik.
NTB yang tengah berusaha melakukan persiapan PON 2028 juga berani mencalonkan. “Ajang Porwanas 2027 ini bisa jadi tes event sebelum PON 2028, jadi sangat tepat jika kami bisa menggelar Porwanas. Akan kami koordinasikan dengan pejabat setempat,” papar SIWO PWI NTB Purwandi.
Banten yang lokasinya berdekatan dengan Jakarta juga menjamin Porwanas 2027 bisa berlangsung di Banten.
“Saya menyampaikan aspirasi dari Banten yang siap mencalonkan sebagai tuan rumah Porwanas 2027. Akan sangat senang bisa menjamu rekan-rekan wartawan seluruh Indonesia untuk mengunjungi Banten,” ucap Ketua SIWO Banten Gozali.
Pada Rakernas kali ini juga membahas tentang gender, bagaimana bisa menambah cabang olahraga untuk wartawati. Keikutsertaan wartawan perempuan meningkat pada Porwanas 2024, dan semakin antusias bisa kembali tampil pada Porwanas 2027.(gibran-editor01)
metrodeli/istimewa
RAKERNAS SIWO : Para pengurus SIWO PWI Pusat dan daerah berfoto bersama Ketua Umum Hendrik CH Bangun usai Rakernas 2025 di Banjarmasin, kemarin.
Wamendagri Bima Arya :
Penghematan APBD Momentum Perbaiki Kualitas Belanja
Medan-metrodeli
Penghematan APBD menjadi momentum bagi Pemda untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih produktif, tepat sasaran dan efisien. Formulasi Transfer ke Daerah (TKD) telah ada keberpihakan untuk Daerah Tertinggal, daerah kepulauan (memberikan bobot luas wilayah laut).
Di samping itu memprioritaskan daerah 3T sebagai lokasi prioritas (Lokpri) DAK Fisik.
Demikian arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya pada ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat, 7 Februari 2025.
“Saat ini Kemendagri sedang menyiapkan Surat Edaran Mendagri tentang petunjuk atau pedoman pelaksanaan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah,” paparnya.
Wamendagri Bima Arya mengatakan, ASN pemerintah harus betul-betul kuat dalam narasi saat menjawab pertanyaan mengenai efisiensi tersebut. Efisiensi bertujuan untuk membiayai program prioritas, membiayai investasi program strategis, menambah ruang fiskal daerah, dan reformasi birokrasi.
“Efisiensi itu bisa kita baca dan ditargetkan Kemenkeu untuk memberikan ruang fiskal daerah yang lebih besar,” paparnya.
Turut hadir pada pengarahan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Effendy Pohan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Rahmadani Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Kepala OPD dan ASN Pemprov Sumut.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyebut efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan bagian dari loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Efisiensi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
“Itulah tanda loyalitas, organisasi harus loyal, instruksi ini fokusnya untuk kesejahteraan rakyat,” tukasnya.
Disampaikan juga, acara pengarahan tersebut mengenai kebijakan nasional efisiensi dan kapasitas fiskal daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman ASN Pemprov Sumut mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan fiskal daerah.
“Di pundak bapak ibu ini jadi andalan untuk bisa menggerakkan roda pemerintahan, agar bisa membangun, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk memperbaiki pelayanan publik,” ungkapnya.
Ia bersyukur, Wamendagri bersedia menjadi narasumber pengarahan pada ASN Pemprov Sumut. Menurutnya, pengarahan tersebut dapat memberi masukan dan penguatan yang besar bagi ASN Pemprov Sumut terutama mengenai efisiensi anggaran.
“Hari ini kita mengupdate, mengupgrade informasi yang baru, semoga dengan arahan Pak Wamendagri ini dapat memberi penguatan pada kita mengenai efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo,” jelasnya.(alhafiz-editor01)
