Jakarta-metrodeli
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan Maluku Utara menjadi wilayah penghasil nikel terbesar di Indonesia.
Burhanuddin lalu memberikan pengarahan kepada jajaran guna memperkuat kinerja penegakan hukum terkait tambang ilegal.
Awalnya, Burhanuddin menekankan terkait pelaksanaan hasil Rakernas Kejaksaan Tahun 2025, yakni terkait keberadaan industri pertambangan di kawasan hutan.
Ia meminta Kejati Malut memetakan potensi pelanggaran guna mendukung Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan mencegah kebocoran pendapatan negara.
“Provinsi Maluku Utara dikenal memiliki cadangan nikel yang melimpah dan merupakan salah satu provinsi penghasil nikel tertinggi di Indonesia dan berkontribusi juga dalam memenuhi kebutuhan nikel secara global,” kata Burhanuddin melalui keterangannya, Rabu 18 Juni 2025.
Karena itu, untuk mencegah penambangan ilegal, dia berharap jaksa dapat mengoptimalkan sosialisasi hingga penegakan hukum dalam menangani masalah pertambangan ilegal.
“Hal itu dilakukan guna meminimalisir kebocoran keuangan negara dari yang seharusnya diperoleh negara dari pendapatan pajak melalui industri pertambangan,” ucapnya.
Burhanuddin menilai jajaran Kejati Malut, yang telah berkontribusi besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Namun dia mengingatkan tantangan ke depan jauh lebih berat.
Karena itu, dia menyampaikan arahannya secara spesifik kepada tiap bidang. Seperti pada bidang tindak pidana khusus (pidsus) yang kinerjanya masih belum optimal.
Terkait hal itu, Burhanuddin meminta agar pemberantasan korupsi dilakukan secara serius di seluruh lini. Tidak hanya berfokus pada perkara kecil seperti dana desa, tapi juga kasus besar yang berdampak luas.
Lebih lanjut, Burhanuddin menyatakan kinerja Kejaksaan telah diakui oleh masyarakat. Namun dia berbicara tentang peribahasa ‘semakin tinggi pohon semakin kencang angin’.
“Menanggapi berbagai serangan balik terhadap prestasi Kejaksaan, saya minta seluruh jajaran untuk tetap fokus dan profesional. Poin ini saya tegaskan untuk pentingnya menjawab kritik dengan data dan fakta serta menjaga soliditas internal,” pungkasnya.(alhafiz-editor01)
