Medan-metrodeli
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution untuk tidak main-main dalam mengelola anggaran daerah, usai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Sumut pada 27 Juni lalu.
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan para pemimpin daerah yang baru menjalankan pemerintahan sekitar enam bulan ini, harus peka terhadap kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja.
“Sebagai mitra pemerintah daerah dan Kemendagri, kami punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan, apalagi sekarang masih masa transisi kepala daerah baru. Pemerintah pusat sedang mengetatkan anggaran dan belanja publik karena tekanan utang negara,” ujarnya menjawab wartawan usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumut, Kamis 3 Juli 2025.
Politisi PDIP ini berharap para pejabat daerah bisa mengambil pelajaran dari berbagai kasus korupsi yang mencuat belakangan ini, termasuk di Sumut.
“Jangan sampai uang negara yang sudah sedikit itu, masih juga ada yang bermain-main. Mudah-mudahan kasus yang terjadi di Sumut ini jadi pembelajaran. KPK sekarang serius, jadi hati-hati. Uang udah sedikit, masih mau disikat juga, tentu sudah kebangetan,” tegasnya.
Terkait OTT KPK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada 27 Juni lalu, Deddy enggan berkomentar lebih jauh. Termasuk soal aliran dana yang diduga menyasar ke Gubernur Bobby. Ia menegaskan, ranah hukum sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.
“Saya tidak tahu fakta hukumnya. Tapi kalau sudah OTT, berarti ada fakta hukum, kan? Di luar itu, saya tidak tahu. Yang tahu ya KPK dong,” pungkas dia. (gibran-editor01)
