Medan-metrodeli
Menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 yang akan digelar di BPPTIK Komdigi Cikarang, Jakarta, pada 29-30 Agustus 2025 mendatang, suara tegas datang dari Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumatera Utara.
Mereka menuntut agar forum bersejarah itu mampu melahirkan figur Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI yang benar-benar berintegritas, berwibawa, serta setia pada PD-PRT, Kode Perilaku Wartawan (KPW), dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Ketua DKP PWI Sumut, Drs Muhammad Syahrir MIKom, menegaskan bahwa Kongres Persatuan 2025 bukan sekadar forum seremonial, melainkan momentum hidup-mati bagi organisasi pers tertua ditanah air ini.
“Kongres Persatuan ini harus menjadi pijakan utama dalam membangun konsolidasi organisasi yang kuat. Fakta yang kita hadapi hari ini, PWI sudah tercabik-cabik, terpecah, bahkan diprovokasi oleh oknum-oknum haus kekuasaan. Saling memecat, saling mengklaim, mengganti kepengurusan hingga mengadukan sesama keaparat hukum, ini tragedi yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah panjang PWI,” tegas Syahrir usai rapat pleno DKP PWI Sumut di Medan, Sabtu 16 Agustus 2025
Syahrir menambahkan, Kongres Persatuan harus dimaknai sebagai momentum pengembalian marwah organisasi. PWI, kata dia, mesti kembali kejati dirinya, rumah besar wartawan profesional yang memegang teguh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menjadi garda terdepan dalam menjaga kebebasan pers dan kualitas jurnalistik di Indonesia.
Rapat pleno DKP PWI Sumut yang dihadiri Wakil Ketua Anton Panggabean SE MSi, Sekretaris War Djamil SH, Drs Agus S Lubis, serta mendapat persetujuan Drs Sofyan Harahap yang berhalangan hadir, merumuskan sejumlah poin penting. Mereka menilai Kongres Persatuan adalah jalan solutif atas konflik organisasi PWI yang sudah berlangsung lebih dari setahun, meski pelaksanaannya diluar mekanisme resmi PD-PRT yang hanya mengenal Kongres dan Kongres Luar Biasa (KLB).
“Jika Kongres Persatuan ini berhasil, ia akan menjadi yurisprudensi yang berharga untuk penyelesaian konflik organisasi dimasa depan. Tetapi jika gagal, ia justru akan menjadi preseden buruk, bahkan berpotensi memecah PWI semakin dalam,” ujar Syahrir.
DKP PWI Sumut menekankan, siapapun yang kelak terpilih sebagai Ketua Umum dan Ketua DK PWI, harus bekerja cepat, sigap, dan inklusif. Pasca kongres, pemimpin baru diharapkan segera melakukan konsolidasi, menyatukan kembali anggota, membangun silaturahmi, serta memperkuat soliditas internal.
“Soliditas bukan berarti melupakan profesionalitas. Justru wartawan PWI harus semakin teguh menjaga marwah profesi dengan berpegang pada KEJ dan PD-PRT. Kita ingin PWI kembali menjadi organisasi pers yang dihormati, bukan dipandang sebelah mata akibat konflik internal,” tegasnya.
DKP PWI Sumut juga berharap Kongres Persatuan mampu menyalakan semangat baru dalam tubuh organisasi. Forum itu harus melahirkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada anggota, terutama dalam peningkatan kapasitas jurnalistik, pendidikan pers, hingga kesejahteraan wartawan.
“Eksistensi PWI harus diperkuat kembali. Kongres harus menjadi titik balik, bukan sekadar forum politik internal. Kita perlu program nyata yang menjawab kebutuhan anggota dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat,” tegas DKP PWI Sumut.
Sebagai bentuk komitmen, rapat pleno DKP PWI Sumut juga sepakat menugaskan Drs Muhammad Syahrir MIKom sebagai peserta penuh dalam Kongres Persatuan PWI 2025.
Dengan sorotan publik yang begitu tajam, Kongres Persatuan 2025 kini ibarat medan laga terakhir: akankah melahirkan pemimpin berintegritas yang menyatukan kembali tubuh PWI, atau justru memperdalam jurang perpecahan?
Satu hal pasti, mata insan pers seluruh Indonesia akan tertuju pada Cikarang akhir Agustus nanti.(alhafiz-editor01)
