Medan-metrodeli
Tokoh pers Sumatera Utara (Sumut) Farianda Putra Sinik menilai kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut menyampaikan keterangan pers setiap hari merupakan simbol keterbukaan informasi.
Menurutnya, semua program gubernur Sumut yang sudah berjalan maupun akan dilaksanakan melalui OPD di lingkungan Pemprov Sumut bisa terpublikasikan dan disampaikan kepada masyarakat.
“Kebijakan ini supaya wartawan bisa menyampaikan kepada publik bahwa berita-berita yang keluar tidak hoaks dan disinformasi,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Farianda Putra Sinik di Medan, Kamis.
Pihaknya mengatakan, setiap informasi yang disampaikan langsung oleh pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut akan sangat jelas dan mempermudah tugas wartawan menggali berita.
Selain itu, lanjut dia, para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut juga memiliki tanggung jawab terhadap program kerja sudah berjalan maupun akan dilaksanakan.
“Untuk itu, PWI Sumut mengapresiasi atas sikap Bapak Gubernur Bobby Nasution yang terbuka, sehingga memudahkan wartawan. Tak salah jika Gubernur sebagai simbol keterbukaan informasi di Sumut,” jelas Farianda.
Ia juga berharap, kebijakan ini perlu terus didukung agat tidak menimbulkan berita-berita miring dihasilkan seorang wartawan karena selama ini kesulitan memerpoleh informasi.
Dengan keterbukaan informasi dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution, PWI Sumut berharap berita-berita miring dan terkesan mengganggu pembangunan Provinsi Sumatera Utara bisa diminimalisir.
“Dalam pertemuan kami baru-baru ini, pak gubernur meminta agar tidak ada berita hoaks. Lain yang dibilang, lain pula yang keluar. Jadi kalau wartawan mendapat informasi dari sumber yang benar, maka berita yang dihasilkan juga benar,” tegas Farianda.
Sedangkan Wapemred Harian Analisa SR Hamonangan Panggabean menyambut baik langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang mendorong OPD di jajaran Pemprov Sumut berkolaborasi dengan awak media menyampaikan informasi progres pembangunan di Sumatera Utara.
“Kolaborasi antara OPD dan jurnalis ini tentu sangat penting bagi masyarakat Sumut untuk mengetahui sejauh mana arah, dan perkembangan pembangunan di Sumut,” tuturnya.
Menurutnya, lewat temu pers berkala para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut dengan menyampaikan secara langsung sejauh mana program kerja OPD yang mereka pimpin.
“Dengan begitu masyarakat Sumut akan paham apa saja program prioritas gubernur dan wakil gubernur yang sudah berjalan,” paparnya.
Jurnalis, ungkap Monang, juga bisa memberikan masukan dan saran atas keluhan yang mereka jaring dari masyarakat di berbagai penjuru Sumatera Utara.
Selain itu, jurnalis juga dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi.
“Ada banyak program unggulan Pemprov Sumut seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan jumpa pers berkala ini, masyarakat akan tahu apa saja layanan yang sudah diberikan Pemprov kepada mereka,” jelasnya.
Pihaknya berharap, temu pers ini dapat terus berlangsung, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya untuk mendapat informasi terkini pembangunan di berbagai kabupaten/kota se-Sumut.
“Temu pers ini menjadi wadah komunikasi jajaran OPD dan jurnalis untuk membahas perkembangan pembangunan di Sumut. Masyarakat akan mendapatkan informasi valid dari sumber utama pembangunan di Sumut,” tuturnya.(alhafiz-editor01)
