Medan-metrodeli
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong meminta unsur terkait yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dapat mengantisipasi ketersedian pasokan komoditas pangan. Hal ini penting untuk memastikan pasokan komoditas stabil dan mencegah terjadinya inflasi di wilayah Sumut.
”Kebutuhan komoditas tentunya akan mengalami peningkatan drastis dengan adanya MBG. Kita perlu antisipasi agar pasokan tidak terganggu dan yang paling penting, tidak terjadi inflasi di Sumut,” ujar Togap Simangunsong, dalam rapat koordinasi ketersediaan pasokan dan harga komoditas pangan untuk program MBG, di Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 14 Oktober 2025.
Rapat ini dihadiri oleh unsur terkait di antaranya, Bulog, BGN, BI Perwakilan Sumut, OPD serta perwakilan produsen komoditas pangan di Sumut, di antaranya Phokpand, Mabar Fit, Indo Telur, Sahabat Tio Perkasa serta lainnya.
Dijelaskan Togap Simangunsong, saat ini sudah terdapat 323 Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) sebagai dapur MBG yang beroperasi, dan jumlah ini akan terus bertambah dengan target SPPG sebanyak 1.700 dapur. Dimana satu SPPG dapat menyediakan 3.000 pack MBG, tentunya potensi peningkatan permintaan komoditas seperti beras, telur, dan ayam sangat besar.
”Kami meminta pengelola SPPG tidak membeli semua bahan pokok ke pasar, namun langsung menjalin kerja sama dengan produsen. Hal ini agar pasokan di pasar tetap aman untuk masyarakat luas,” jelas Togap Simangunsong.
Selain itu, Pemprov juga meminta para produsen komoditas untuk mengedepankan pasokan di Sumut, dan tidak menjualnya ke provinsi lain, demi menjamin terpenuhinya kebutuhan lokal.
Pada rapat itu, seluruh produsen komoditas pangan yang hadir menyatakan kesiapannya untuk menyediakan sejumlah bahan pangan untuk MBG di Sumut, dengan beberapa catatan yang perlu dievaluasi.
Di antaranya, Wayan dari PT Mabar Fit, yang bergerak di bidang penyedian daging dan telur ayam menyatakan, perusahaannya siap untuk memasok bahan pangan untuk MBG ini. Pemerintah tidak perlu khawatir dengan hal tersebut, karena perusahaan akan melakukan manajemen buffer stock (cadangan).
Akan tetapi, hal ini dapat dilakukan bila ada kepastian dari pemerintah yang ditandai dengan adanya MoU (Memorandum of Understanding) terlebih dahulu dengan para pengusaha.
”Salah satu cara untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan bahan baku adalah dengan adanya MoU. Ini memungkinkan produsen melakukan stok bahan baku yang terencana,” ungkap Wayan.
Selain itu, pada produsen bahan pangan MBG juga meminta jaminan, serta dapat memastikan kenyamanan dan keamanan dalam proses penyaluran bahan baku nantinya ke SPPG di kabupaten/kota. (alhafiz-editor01)
