Ini sungguh sangat mengerikan. Kita tidak bisa berharap banyak kepada Partai Politik untuk melakukan introspeksi. Begitu juga kepada lembaga tinggi negara bernama “Dewan Perwakilan Rakyat” dan lembaga peradilan. Tidak juga pada institusi TNI-Polri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi di sebuah negara yang menganut demokrasi ?
Yang bikin mengerikan lagi, hal itu justeru dipidatokan secara resmi oleh Surya Paloh. Ia ketua umum partai pemenang pemilu urutan ke 4 dan masuk dalam koalisi pemerintahan –meski tidak menempatkan kadernya di jajaran menteri. Artinya, pernyataannya itu tidak bisa dituding “sentimen kalah pemilu” sebagai mana sering dituduhkan para penguasa dan buzer-buzernya untuk memojokkan pihak-pihak yang bersuara mengeritik pemerintah. Apalagi disebut sebagai antek-antek asing. Nilai pesan pidato itu pun bukan lagi sekedar prasangka, apalagi hoax. Itu sudah Pernyataan tervalidasi : menjawab teriakan kejengkelan rakyat tentang bobroknya DPR, hancurnya demokrasi dan kacaunya tata kelola negara selama ini.
Surya Paloh sedang jujur, mengungkap fakta bahwa saat ini Indonesia sungguh dalam keadaan tidak baik-baik saja. Indonesia sedang sakit, bahkan sakit parah. Atau –dalam kata-kata Surya Paloh, “negeri ini sedang menangis, negeri ini sedang penuh keprihatinan”. Itulah sebabnya diperlukan tindakan mendesak berupa self diagnosis, Introspeksi diri (agar akar persoalan bangsa menjadi terang-benderang) dan terapi yang tepat lagi akurat.
Cilakanya, penyakit Indonesia sudah terlanjur sangat parah. Lembaga-lembaga tinggi, pengelola negara –seperti yang diingatkan Surya Paloh, sudah tidak bisa diharap untuk melakukan introspeksi. Partai politik –sebagai pilar utama demokrasi, bukan lagi wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Partai politik sudah menjadi kumpulan orang-orang yang ingin cepat meraih kekuasaan : jadi Anggota DPR, jadi Presiden atau menteri dan pejabat publik atau jabatan dan peluang mentreng lainnya. Selanjutnya, kekuasaan bukan lagi sebuah amanah rakyat yang mesti ditunaikan. Kekuasaan sudah berubah jadi alat pemukul lawan dan pengumpul kekayaan. Rakyat dalam situasi seperti ini diperhadap-hadapkankan dengan penguasa: jadi korban kesewenang-wenangan, keserakahan dan kerakusan penguasa. Rakyat minus (untuk menghindari kata “tidak mendapat”) perlindungan, apalagi berkah, dari republik ini sebagaimana yang diamanatkan di alenia 4 UUD 1945.
Para pejabat di Lembaga Tinggi Negara, termasuk TNI-Polrri, dinilai jauh dari fungsi pelayan, pengayom dan pelindung rakyat. Mereka sudah berubah menjadi bagian dari penguasa, yang merasa menguasai dan memiliki sepenuhnya kekayaan alam Indonesia, termasuk rakyatnya. Merekalah yang menikmati Indonesia Merdeka yang buminya kaya raya ini. Mereka yang menikmati hasil jerih payah, kerja keras banting tulang rakyat berupa gaji besar yang dipungut dari pajak yang dipaksakan. Sementara rakyat, seperti di masa-masa penjajahan, adalah budak yang memikul beban kebutuhan negara dan penguasa.
Sudah cukup letih rakyat bersuara tentang situasi menyakitkan ini. Rakyat seperti sudah kehabisan kata. Ingatlah, misalnya, bagaimana rakyat sampai-sampai menuntut DPR dan Polri dibubarkan, para koruptor dan penindas –yang bersarang di semua institusi negara, dihukum mati atau dimiskinkan. Tapi suara ini _lost in the win,_ hilang ditelan angin. Tidak ada lembaga tinggi yang peduli. Ya, bagamana mungkin mereka yang mapan dalam kenikmatan mau melakukan perubahan ?
Kepada siapa lagi rakyat bisa berharap ?
Surya Paloh, pada video panjang yang disiarkan Metro TV, menyebut, satu-satunya yang bisa diharapkan saat ini adalah para intlektual. Intlektual, katanya, adalah benteng terakhir moralitas untuk membangun kembali negeri ini.
Ini pernyataan menarik. Bahwa membangun negara memerlukan intlektual –pemikir restoratif, kreatif dan inovatif– tidak bisa dibantah. Tapi itu dalam kedaan normal, dalam keadaan negara baik-baik saja. Dalam Keadaan di mana demokrasi berubah anarkhis dan pengelola negara telah menjelma menjadi penguasa rakus dan serakah seperti sekarang, moralitas dan kejujuran itu adalah kosa kata aneh. Maka intektual jujur berintegritas tidak diperlukan. Ia bahkan dipandang sebagai ancaman. Karena itulah kampus-kampus diawasi, mahasiswa dibungkam, suara akal sehat dibatasi. Di sini berlaku kata-kata Yusril Ihza Mahendra (populer ketika Kongres Ummat Islam di Sumatera Utara Pertama tahun 2018) : “Segudang kepintaran tidak ada artinya dibanding segenggam kekuasaan.”
Surya Paloh sudah menyadari dan sudah meyuarakan Indonesia menangis. Tetapi, apakah Surya Paloh menyuarakan ini sungguh-sungguh atas kesadaran ingin melakukan perbaikan ? Pertanyaan ini wajar mengemuka karena dua hal. Pertama, Surya Punya punya kekuatan-kekuasaan lewat partainya. Dengan ini Surya Paloh punya kapasitas untuk menjadi inisiator (kalau bukan lokomotif) gerakan menyelamatkan Indonesia yang hampir sekarat ini. Apalagi NasDem –partai yang dipimpinnya, memang mengusung motto “Restorasi”. Jadi, Surya Paloh –untuk situasi saat ini, mestinya tidak perlu “mengamanahkan” gerakan peyelamatan Indonesia kepada intlektual. Kedua, sudah banyak juga pejabat tinggi negara bersuara senada. Tapi ternyata itu cuma suara, tidak ada apa-apanya, tidak ada tindak lanjutnya. Suara itu ternyata cuma obat penenang sementara agar rakyat yang sudah keletihan terhibur –agar rakyat percaya bahwa pejabat itu sedang dan akan bekerja untuk memenuhi harapan mereka, dan kemudian lelap tertidur. Maka, istilah ”Pejabat Omon-omon” menjadi sangat populer.
“Saya tahu, ada mark up, jangan kira saya tidak tahu.” “Jangan makan uang rakyat satu rupiah pun.” “Hei koruptor… ! akan saya kejar sampai ke Antartika.” “Ada yang membeking penyelundupan dan tambang ilegal dari jendral aktif dan jendral purnawirawan seragam coklat dan hijau”. “Ada negara dalam negara.” “Ada musuh dalam selimut.” Begitu kira-kira sedikit pidato yang senada dengan Surya Paloh. Terlalu banyak kalau harus disebutkan semua di sini. Yang jelas, rakyat pada awalnya sungguh sangat bergembira penuh semangat mendengarnya sambil menghayalkan akan segera terjadi perubahan besar menuju kebaikan Indonesia.
Hari berganti pekan. Pekan bergati bulan. Bulan pun sudah berganti tahun. Suara itu berubah menyakitkan, sebab nasib bangsa tidak ada yang berubah. Tidak terdengar ada Koruptor kakap ditangkap. Jangankan di Antartika, di antara kita pun tidak. Koruptor masih berjoget ria bersama. Tidak terdengar ada jendral yang ditangkap karena membeking usaha haram. Tidak terdengar ada yang ditangkap karena mendirikan negara dalam negara atau yang menjadi musuh dalam selimut itu. Berita heboh bandara IMIP morowali, kini sepi sendiri, tak ada berita apa solusi. Sejumlah nama top yang disebut berulangkali di persidangan sebagai terlibat korupsi, tak ada diadili. Sekali lagi, tidak ada yang berubah setelah pidato itu.
Sementara itu, tekanan beban rakyat kian berat. Jenis dan nilai pajak serta sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bertambah. Para sarjana cari kerja kian payah. Daya beli melemah. Rupiah anjlok sampai titik terendah dalam sejarah. Rakyat diminta berhemat sementara para penguasa –yang hidupnya dari pajak rakyat, berpesta mewah.
Negeri ini sudah betul-betul sakit parah. Tidak mungkin bisa diperbaiki dengan retorika, walau dengan berbagai gaya. Apalagi retorika kepalsuan, retorika yang hanya diperuntukkan membangun citra. Entahlah, apakah pidato Surya Paloh ini adalah juga bagian dari retorika semacam itu. Kita tunggu untuk sedikit waktu, gebrakan apa yang akan dilakukan Surya Paloh dan NasDemnya.
Kalau tidak ada gerakan, maka itu tak lebih dari omon-omon, obat penenang agar rakyat terhibur lalu tertidur. Selanjutnya terserah rakyat. Mau menangnis seterusnya sambil meratapi nasib, atau bangkit merebut kembali dan menggunakan kedaulatannya.
Dalam sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Para pejabat negara adalah orang-orang yang diberi amanah oleh rakyat –dan oleh karenanya digaji dengan uang rakyat, untuk megelola negara mewujudkan cita-citanya sebagaimana termaktub di alenia 4 UUD 1945. Rakyat berhak menarik, mengambil kembali amanah, jika pejabat negara mengkhianati atau tidak menjalankan amanah. Ini konstitusional. Inilah arti dari “kedaulatan ada di tangan rakyat”. Ini pulalah kekuatan rakyat, _people power._
Jadi, jika demokrasi berubah anarkhis –di mana hukum sepenuhnya di tangan penguasa, dan lembaga tinggi serta institusi negara tidak lagi bisa diharap untuk perbaikan, jangan dengarkan lagi retorika. _People Power_ adalah satu-satunya jalan penyelamatan. _People Power_ adalah pintu darurat demokrasi.
_Wallahu a’lam bisshawab._
