Medan-metrodeli
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dengan menata ulang struktur organisasi perangkat daerah. Langkah ini selaras dengan visi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui konsep PHTC – Program Hasil Terbaik Cepat.
Demikian Kepala Biro Organisasi Setda Provsu Dedi Jaminsyah Putra Harahap didampingi Kabag kelembagaan Samuel Simangunsong, Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Endang dan Kabag Tata Laksana Mukhlis saat Konferensi Pers bertemakan “Menata Organisasi Pemerintah Daerah Untuk Efektivitas dan Kinerja yang Optimal” dianjungan Dekranasda Kantor Gubsu, Rabu 22 Oktober 2025.
Ia mengatakan penataan kelembagaan tidak sekadar perubahan struktur, tetapi bagian dari upaya membangun birokrasi yang efisien, adaptif dan berorientasi hasil.
“Penataan kelembagaan bukan hanya soal bentuk, tapi soal kinerja. Kita ingin organisasi pemerintahan yang produktif, responsif, dan cepat melayani masyarakat, sejalan dengan semangat PHTC Gubernur Bobby Nasution,” ungkapnya.
Menurutnya, penataan dilakukan untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki fungsi yang tepat dan ukuran yang proporsional, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
Lebih lanjut Dedi menjelaskan, sejumlah perubahan kelembagaan telah dilakukan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2022 dan Pergub Nomor 9 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
Dedi merinci sejumlah perubahan penting pada struktur OPD, di antaranya pemisahan Dinas PUPR menjadi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Sementara Bidang Sumber Daya Air akan berdiri sendiri sebagai dinas baru.
Selain itu, nomenklatur Bappelitbang akan berubah menjadi Bapperida.
Unit Cipta Karya dan Tata Ruang akan beralih fungsi, sementara urusan Perumahan dan Permukiman akan menjadi salah satu fokus utama.
Di sisi lain, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura akan digabung dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan, menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
“Pemisahan dan penggabungan ini didasari oleh isu strategis nasional dan daerah, seperti kedaulatan pangan dan ketahanan air. Sungai-sungai besar serta lahan persawahan luas di Sumut memerlukan penanganan khusus,” jelas Dedi sembari mengutarakan organisasi harus ramping tapi kaya fungsi. Prinsipnya, birokrasi harus bisa bekerja cepat dan tepat.
Ia menambahkan, penggabungan beberapa OPD juga ditujukan untuk efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program, mengingat sebagian fungsi pembinaan perkebunan dan peternakan kini telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Dedi berharap, penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini dapat rampung dalam waktu dekat. “Seluruh penataan ini bertujuan agar pelayanan publik dan program pemerintah berjalan lebih fokus dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan pembangunan di Sumut,” paparnya.
Saat ini seluruh dokumen dan rekomendasi terkait penataan SOTK tengah difinalisasi oleh Biro Organisasi bekerja sama dengan Kemendagri.
Dalam kesempatan itu, Pemprovsu juga memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Biro Organisasi, kata Dedi, berperan sebagai koordinator pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kita dorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar kerja birokrasi makin transparan, efisien, dan terukur. Digitalisasi adalah kunci birokrasi modern,” ungkapnya.
Dedi menegaskan, penataan kelembagaan menjadi langkah nyata Pemprovsu untuk membangun pemerintahan yang berdaya saing dan berorientasi hasil nyata, sesuai arah kebijakan Gubernur Bobby Nasution.
“Tujuan akhirnya jelas birokrasi yang tangguh, pelayanan publik yang cepat, dan pemerintahan yang profesional,” paparnya.
Dengan langkah penataan ini, Pemprovsu optimistis bisa memperkuat kinerja birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang benar-benar Profesional, Harmonis, Terintegrasi, Tangguh, dan Cepat — sesuai semangat PHTC Sumatera Utara Bermartabat.
“Apakah anda ingin saya buatkan juga versi caption pendek untuk unggahan media sosial (IG/FB/LinkedIn) yang mengaitkan berita ini dengan visi PHTC Gubernur Bobby. Itu bisa dipakai untuk promosi konten beritanya,” ungkapnya. (alhafiz-editor01)
