Medan-metrodeli
Jika seluruh Program Koperasi Merah Putih (KMP) berjalan di Sumut sudah dipastikan roda perekonomian berputar dan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sekitar 1 persen dari sebelumnya.
Sebab saat ini, sudah terdapat 6.100 unit KMP tersebar di 33 kabupaten/kota di mana plafon perunit usaha KPM yakni Rp3miliar. Dapat dibayangkan bagaimana mana perputaran ekonominya jika semuanya berjalan.
Demikian Kadis Koperasi dan UKM Dr Naslindo Sirait bersama Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) dalam Konferensi Pers OPD Pemprovsu di Lobby Dekranasda Sumut, Selasa (23/9).
Karenanya, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menaruh harapan besar pada Koperasi Merah Putih (KMP) yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI sebagai pilar kebangkitan ekonomi desa.
Dikatakannya, saat ini dari jumlah tersebut, baru 163 koperasi yang benar-benar aktif. Bahkan, hanya 88 koperasi yang telah mampu menjalin kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog dan Pertamina.
“Ada empat tujuan utama yang kita dorong melalui KMP. Pertama, koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Kedua, memutus rantai pasok yang selama ini panjang dan dikuasai rentenir maupun pinjol. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Keempat, koperasi tak hanya menampung hasil pertanian, tapi juga bergerak pada hilirisasi untuk menambah nilai produk sekaligus menekan inflasi,” jelas Naslindo.
Melalui KMP, pemerintah ingin menghadirkan gerai sembako di desa, menyalurkan pupuk bersubsidi dan LPG 3 kg, serta menampung hasil pertanian masyarakat. Dengan jalur distribusi yang lebih efisien dari kota ke desa, lalu dari desa ke pasar perkotaan, harga diharapkan lebih stabil.
“Padi, jagung, ubi, cabai bisa diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti beras, tepung, hingga aneka olahan. Koperasi menjadi kunci agar harga terkendali dan inflasi terjaga,” tambah Naslindo.
Ia mengakui, permodalan masih menjadi tantangan besar. Saat ini, Pemprov Sumut baru menyiapkan dana Rp 3 miliar bagi pelaku usaha, namun belum bisa direalisasikan.
Untuk mengatasi hal itu, Pemprov tengah menyiapkan proposal bisnis yang ditargetkan selesai awal Oktober. Minggu kedua Oktober, rencana tersebut akan dibahas dalam musyawarah desa sebelum diajukan ke bank Himbara seperti Mandiri dan BRI.
“Target kami, menjelang November sudah ada 886 koperasi potensial yang bisa mendapatkan pembiayaan,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga disampaikannya, Gubernur Sumut menekankan pentingnya koperasi tidak hanya sekadar ada di atas kertas.
Koperasi harus aktif, berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Sejalan dengan arahan Gubernur, Pemprov Sumut juga katanya, mengembangkan program Fast Track Young Pioneer (FYP) untuk mendorong anak muda berwirausaha melalui platform digital.
Selain dukungan modal, pemerintah juga menyiapkan 121 angkatan pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan manajemen dan prinsip koperasi.
Hingga kini, sebanyak 1.700 pelaku usaha telah mendapat pelatihan—30 persen di antaranya pemula dan 70 persen sudah mapan. Dari jumlah itu, 950 usaha difasilitasi pembiayaan dan legalitas, lalu disaring menjadi 50 terbaik yang masuk ke inkubator bisnis.
Dengan kombinasi pembiayaan, pelatihan, serta integrasi digital, Pemprov Sumut optimistis KMP bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa, solusi pengangguran, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan pinjol.
“Kalau koperasi tumbuh sehat, bukan hanya desa yang sejahtera, tapi juga perekonomian Sumatera Utara akan bergerak lebih cepat,” tukasnya.(alhafiz-editor01)
ASN dan Calon PPPK Dinas Koperasi Sumut Diduga Terlibat Judi Online,
Ini Kata Kadis Naslindo Sirait,
Tidak Ada Hubungan dengan Website Diretas
edan-metrodeli
Skandal dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam praktik judi online (judol) kembali mencoreng citra Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara (Sumut).
Sembilan orang disebut-sebut terjerat aktivitas ilegal ini, sementara publik mempertanyakan sikap pimpinan dinas yang dinilai lamban mengambil tindakan tegas.
Informasi ini mengemuka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2024 telah menyerahkan hasil audit ke Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut.
Laporan itu mengindikasikan adanya aliran dana pegawai ke rekening judi online, sehingga membuka dugaan kuat adanya keterlibatan oknum ASN.
Kasus ini sontak mengingatkan publik pada peristiwa sebelumnya, saat website resmi Dinas Koperasi Sumut sempat menampilkan iklan judi online.
Fenomena itu menimbulkan spekulasi adanya hubungan antara lemahnya pengelolaan sistem digital dengan maraknya judi di kalangan internal.
Kepala Dinas Koperasi Sumut, Naslindo Sirait, akhirnya angkat bicara. Ia membenarkan sedang dibentuk tim untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan ASN dan PPPK dalam judi online.
Namun, ia menegaskan hal itu tidak ada kaitannya dengan kasus website dinas yang sempat diretas.
“ASN Dinas Koperasi terlibat judol? Bukan itu, dari mana informasinya. Sedang saya bentuk tim untuk itu, tapi tidak ada hubungannya dengan yang diretas itu,” kata Naslindo kepada wartawan, Selasa 23 September 2025.
Ia menjelaskan, terkait insiden website yang menampilkan iklan judi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kominfo.
“Udah kita laporkan ke Sandi Negara untuk mereka tindak ya. Kami ini hanya operator, yang punya itu kan Kominfo. Jadi Kominfo sudah koordinasi kita supaya dibagusin,” jelasnya.
Ketika ditanya soal hasil pemeriksaan PPATK, Naslindo menegaskan hal tersebut masih dalam tahap proses.
“Itu yang kubilang tadi, sedang kita bentuk tim untuk itu yang terlibat judi online itu, tapi tidak ada hubungan dengan website itu. Sedang diperiksa, nanti saya kirimkan SK timnya,” ujarnya.
Meski Kadis Koperasi berupaya meluruskan isu, publik tetap menuntut transparansi penuh. Pasalnya, dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judol bukan sekadar masalah etika, tetapi juga pelanggaran disiplin berat sesuai PP 94/2021. (azhar-editor01)
