Medan-metrodeli
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Hal itu disampaikan Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang merupakan rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu 9 September 2026.
Skema pertama yang diusulkan integrasi rantai nilai komoditas unggulan, dari basis produksi menjadi basis industri.
Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan, sehingga masih terbuka ruang untuk memperkuat hilirisasi di seluruh wilayah Sumatera.
Skema kedua pengembangan kawasan yang terintegrasi antarprovinsi, khususnya pada sektor logistik.
Bobby mengungkapkan, jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.
Karena itu, Bobby mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan komoditas yang memiliki kemiripan, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari wilayah-wilayah tersebut dapat dipusatkan dan diekspor melalui jalur logistik internasional yang lebih efisien, termasuk memanfaatkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar Tiongkok dan India.
Skema ketiga kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu (on-time), yang menurut Bobby selama ini masih banyak berhenti pada tahap wacana.
Sebagai turunannya, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, serupa dengan konsep Danantara di tingkat nasional.
Selain itu, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.
Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Terkait hal tersebut, Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga (buffer stock) pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” paparnya.
Bobby menyebut Sumatera telah memiliki skala ekonomi, pasar dan produksi yang besar. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar mencari potensi baru, melainkan strategi untuk menghubungkan potensi antarwilayah menjadi kekuatan bersama.
“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” tukasnya.
Ia memaparkan sejumlah data yang menjadi dasar usulan tersebut. Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatera berkontribusi sebesar 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.
Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang 21,9 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatera memiliki kontribusi terhadap produksi nasional di atas 40 persen, antara lain karet sebesar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen.
Selain itu, komoditas kelapa dan tebu berkontribusi di atas 30 persen terhadap produksi nasional. Sementara kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi di atas 20 persen.
Meski memiliki skala produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi PDRB Sumatera sebesar 22,08 persen terhadap perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan. Perekonomian Sumatera saat ini masih banyak berbasis produksi, sementara pergeseran menuju basis industri dan pengolahan dinilai masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan.
Untuk itu, Bobby mengusulkan empat skema kerja sama yang dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh provinsi di Sumatera.
Gubernur Jambi Al Haris berharap kerja sama antardaerah tersebut dapat terus berlanjut. Dengan demikian, Sumatera diharapkan menjadi satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik.
Ia juga menyatakan sepakat dengan usulan yang disampaikan Gubernur Bobby Nasution.
“Yang penting komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini,” papar Al Haris.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera untuk menyatukan kekuatan dan gagasan dalam mendorong kemajuan Pulau Sumatera.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang digelar di Medan, Sumut. Bobby yang bertindak sebagai moderator atau chair pada pertemuan setingkat gubernur dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, turut mengundang para gubernur se-Sumatera untuk berbagi ide dan berdiskusi mengenai pembangunan serta kemajuan Pulau Sumatera.
“Tadi kita mendengar masukan dari rekan-rekan gubernur, ide-ide di antaranya untuk saling bekerja sama antarprovinsi, kabupaten, kota, karena masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa saling mengisi,” paparnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, para gubernur menyampaikan berbagai usulan dan konsep pembangunan yang dapat dilakukan secara terintegrasi antardaerah. Pemerintah pusat, menurut Tito, memberikan dukungan positif terhadap berbagai gagasan tersebut.
“Ada ide untuk membuat semacam konsep pembangunan terintegrasi kawasan khusus, kawasan atau region Sumatera. Nggak masalah, nanti dalam rangka untuk konsep besar ya, tentang konektivitas, pembangunan ekonomi, tentang pembangunan di bidang misalnya pangan, energi, dan lain-lain. Dan ini menurut pemikiran dari pemerintah pusat, tentu pemerintah pusat mendukung konsep-konsep yang positif, yang bersifat saling mendukung satu sama lain, dalam kerangka NKRI,” kata Tito.
Menurut Tito, Pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ia menyebutkan, sekitar 22 persen populasi Indonesia berada di Pulau Sumatera.
Selain itu, posisi geostrategis Sumatera yang berada di jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka, termasuk gugusan kepulauan di sisi barat Sumatera, dinilai memiliki potensi besar untuk menjadikan pelabuhan-pelabuhan di kawasan tersebut sebagai hub yang terhubung langsung dengan berbagai negara di Asia, Eropa, hingga Afrika.
“Kalau bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan, Sumatera ini di samping bermanfaat bagi Sumatera sendiri, juga akan mendorong pertumbuhan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkas Tito.(alhafiz-editor01)
