Medan-metrodeli
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Karena, gerakan KPK dalam menangani kasus ini dinilai sangat lamban. Dan warga Sumut akan menempuh berbagai langkah hukum, sosial, dan politik, apabila KPK tidak serius, tidak berani, tidak jujur, dan tidak terbuka dalam menangani kasus ini.
Pernyataan itu disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan, kepada wartawan, Selasa 1 Juli 2025. Ia menyoroti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumut, yang salah satunya menangkap Kadis PUPR Topan Ginting.
Dikatakan Sutrisno Pangaribuan, awalnya warga Sumut sangat mengapresiasi Tindakan KPK yang melakukan OTT. Apalagi, salah satu yang ditangkap adalah Topan Ginting, yang merupakan ‘anak emas’, sekaligus Kadis Utama Gubsu Bobby Nasution. “Dan di publik selama ini terpola bahwa siapapun ‘orang dekat’ Bobby Nasution, tidak akan tersentuh hukum,” katanya.
Namun, kata Sutrisno, sesuai berjalannya kasus ini, masyarakat Sumut mulai ragu atas keseriusan dan keberanian KPK untuk mengusut tuntan kasus ini. Karena, belum ada terlihat gerakan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) dari KPK di Sumut. Seperti, belum ada penggeledahan di kantor Dinas PUPR Sumut, Kantor UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Pemprovsu, Kantor PT. DNG, Kantor Gubsu, dan lainya.
Dugaan Korupsi Topan Ginting Sejak Di Pemko Medan
Kata Sutrisno Pangaribuan, sikap KPK ini sangat berbeda dengan penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, beberapa Waktu lalu. Dimana, kasus yang awalnya hanya suap hakim PTUN, namun oleh KPK dikembangkan hingga menyeret sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Sumut.
Melihat peristiwa yang terjadi, kata Sutrisno, KPK harusnya lebih ‘kencang’ lagi untuk mengungkap kasus suap terkait infrastruktur jalan yang dilakukan Topan Ginting saat ini. Karena dilakukan langsung ‘anak emas’ Bobby Nasution, yang selama ini dikenal kebal hukum.
KPK Harus Periksa Harta Bobby Nasution
Untuk diketahui, kata mantan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini, selama ini semua aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyentuh anak buah Bobby Nasution, baik di Pemko Medan maupun di Pemprovsu. Status sakti dan diproteksi Gubsu itu membuat para kepala OPD arogan dan besar kepala. Bahkan kepada DPRD, para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sering mangkir dari undangan RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD.
Namun, anggapan bahwa anak buah Bobby Nasution kebal hukum, sempat terbantahkan ketika KPK menangkap Topan Ginting. Namun, dengan lambatnya penanganan kasus ini, muncul Kembali keraguan, bahkwa penetapan tersangka oleh KPK hanya sebagai pengalihan perhatian publik dari dominasi penanganan kasus korupsi oleh Kejagung.
”Pengembangan kasus tidak cepat, diduga untuk memberi kesempatan pada aktor- aktor besar untuk ‘cuci tangan’, dan segera menghilangkan barang bukti. KPK diduga memberi kesempatan pada aktor intelektual untuk melokalisasi, kasus ini hanya berhenti pada Topan Ginting,” kata Sutrisno.
Juga, kata Sutrisno, KPK diduga sedang hendak membangun rasionalisasi publik, bahwa kasus ini hanya kasus biasa. Sementara publik sedah mengetahui bahwa Topan Ginting adalah ‘anak emas’ Bobby Nasution yang disiapkannya sejak menjadi Kadis PU Pemko Medan, Pj. Sekda Kota Medan, hingga Kadis PUPR Pemprovsu.
Fugsionaris PDIP Sumut Sutriso Pangaribuan, berharap kepada KPK untuk tidak menghilangkan kembali kepercayaan masyarakat yang terlihat sudah mulai kembali kepada KPK. Sementara kepada Presiden Prabowo, diharapkan segera memanggil Ketua KPK, dan meminta agar penanganan kasus korupsi ini dilakukan secara terang benerang, dan cepat. ”Karena kasus ini telah mencoreng wajah yang melibatkan Kementerian PU,” ujarnya.
Selanjutnya, Sutrisno juga berharap kepada Komisi III DPR RI, untuk segera memanggil Ketua KPK, agar penanganan kasus korupsi jalan di Sumut dapat berjalan cepat. ”Dan warga Sumut tidak akan tinggal diam atas lambannya penanganan kasus oleh KPK ini. Warga Sumut akan menempuh berbagai langkah hukum, sosial, dan politik, apabila KPK tidak serius, tidak berani, tidak jujur, dan tidak terbuka,” katanya. (alhafiz-editor01)
