Medan-metrodeli
Sejak awal hadirnya proyek Multi Years Contract (MYC) sebesar Rp 2,7 Triliun, dengan judul pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara, sudah bermasalah, baik proses perencanaan, lelang, juga pelaksanaan di lapangan.
Menurut Muhri Fauzi Hafiz wakil ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), dirinya mengakui sebagai salah satu anggota masyarakat Sumatera Utara yang pernah melaporkan masalah proyek MYC 2, 7 T ini ke lembaga anti rusuah KPK RI beberapa waktu lalu.
“Benar, secara pribadi Saya pernah melaporkan proyek 2,7 T ini ke KPK RI, namun, saat itu (2023) data yang saya miliki mungkin belum lengkap untuk menjadi satu bagian laporan pengaduan,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Jumat, 28 Februari 2025.
Menurut Muhri Fauzi Hafiz, ada dua hal yang harus dicermati atas pelanggaran Pemprovsu dalam proyek itu, pertama, pengadaan proyek tersebut tidak memenuhi kaidah tertib azas umum pemerintahan yang bersih. Kedua, pendanaan proyek yang bersifat multiyears tersebut telah melanggar aturan, “meng-ijon APBD” Sumut sampai 2024.
Pada tahun 2025 ini, Muhri Fauzi Hafiz yakin, bahwa data yang dimilikinya sudah lebih lengkap dan sesuai juga dengan kondisi lapangan perihal pelaksanaan proyek MYC 2,7 T tersebut.
“Saya menemukan informasi yang akurat bahwa proyek tersebut pada tahun 2023 lalu sudah disebutkan sebagai proyek yang bermasalah, salah satunya dari proses perubahan pertimbangan perpanjangan waktu kontrak pekerjaan yang tak didukung justifikasi yang memadai. Dimana hal ini lebih cenderung merugikan pemerintah provinsi Sumatera Utara, yang kita duga terjadi akibat persengkongkolan oknum-oknum yang bersangkutan,” katanya.
Politisi PSI ini menyebutkan, karena perubahan kontrak yang dilakukan antara para pihak tidak menggambarkan hak dan kewajiban yang berimbang berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa, bahkan data yang saya temukan (2025) ini, menyebutkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah provinsi Sumatera Utara tidak sesuai kriteria desain.
“Sehingga terjadi kelebihan bayar akibat tidak sesuai desain itu mencapai 101 milyar lebih. Gawat juga ah,” tegas Muhri Fauzi Hafiz.
Saat ditanya wartawan siapa saja pejabat yang dianggap bertanggung jawab, Muhri Fauzi Hafiz menjawab, “pastinya Gubernur dan Pimpinan DPRD saat itu, lalu mungkin pimpinan dan anggota Badan Anggaran dan Ketua TAPD yaitu Sekda saat itu, Oknum Kepala Dinas dan Pejabat yang terkait, saat pelelangan maupun saat pelaksanaan.(alhafiz-editor01)
Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Dinilai Tidak Sebanding dengan Anggaran
Medan-medanSetelah pembongkaran Merdeka Walk dan pusat kuliner di Lapangan Merdeka Medan, suasana di kawasan ini memang terasa lebih lega dan terbuka. Sebagai ruang terbuka hijau dan esplanade utama Kota Medan, Lapangan Merdeka kini memiliki fungsi yang lebih optimal sebagai tempat rekreasi dan interaksi warga.
Namun, meski perubahan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak sedikit yang mempertanyakan besarnya anggaran yang dikucurkan untuk revitalisasi.
Dengan nilai proyek yang dikabarkan mencapai lebih dari Rp400 miliar, banyak pihak menilai hasil akhirnya masih tergolong biasa saja dan tidak mencerminkan besarnya biaya yang telah dikeluarkan.
Beberapa warga dan pengamat konstruksi menyoroti bahwa proyek sebesar ini seharusnya menghadirkan perubahan yang lebih signifikan, baik dari segi desain, fasilitas, maupun dampak jangka panjang bagi kota. Kritik juga muncul terkait transparansi penggunaan anggaran serta efektivitas pelaksanaan proyek tersebut.
Meski demikian, pemerintah kota menyatakan bahwa revitalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka sebagai ruang publik yang nyaman dan sesuai dengan sejarahnya. Waktu akan membuktikan apakah proyek ini benar-benar membawa manfaat yang sepadan dengan anggaran yang digelontorkan.
Pengamat konstruksi Sumut yang sebelumnya menjabat ketua umum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo), Erikson Tobing mengatakan penampilan lapangan saat ini seharusnya bisa dicapai dengan biaya yang jauh lebih rendah.
“Dengan biaya sebesar itu, menurut perhitungan saya, penampilan Lapangan Merdeka cukup dengan sepersepuluh dari anggaran yang dikeluarkan saat ini,” ujar Erikson Tobing pada Jumat (28/2).
Namun, ia juga menekankan bahwa penilaian menyeluruh tidak bisa hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan.
Lebih lanjut, Erikson menyoroti bahwa kualitas revitalisasi ini baru bisa dinilai dengan baik dalam enam bulan ke depan. “Kita belum bisa menilainya sekarang. Dibutuhkan waktu yang cukup, setidaknya enam bulan, untuk melihat mutu bahan, material, serta perawatannya,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap pengerjaan proyek harus mengikuti kontrak yang telah disepakati. “Kalau ada kontrak kerja, haruslah sesuai dengan kontrak yang ada,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Erikson menyinggung kemungkinan adanya percepatan dalam penyelesaian proyek.
“Di duga kejar tayang yang iya-nya,” ujarnya sambil berkelakar.
Salah seorang warga menilai peresmian tersebut terlalu dipaksakan, mengingat proyek ini belum benar-benar selesai.
Lilik, yang mengikuti perkembangan revitalisasi ini, menyampaikan kekhawatirannya terkait peresmian yang terkesan terburu-buru. “Dari awal kita sudah menilai peresmian Lapangan Merdeka adalah pemaksaan kehendak. Karena belum benar-benar selesai, tapi buru-buru diresmikan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan faktor politik di balik percepatan peresmian. “Yang iyanya takut kalau wali kota yang baru yang meresmikan, yang punya nama,” tambahnya, mengindikasikan adanya dugaan kepentingan tertentu dalam proses ini.
Meski sudah diresmikan, warga tetap menunggu hasil akhir dari proyek ini. “Biar alam yang menunjukkan semuanya, kita lihat dalam beberapa bulan ini,” kata Lilik, mengisyaratkan bahwa waktu akan menjadi penentu kualitas revitalisasi yang telah dilakukan.
Proyek Lapangan Merdeka Medan sendiri merupakan bagian dari program penataan kota, namun berbagai pertanyaan mengenai transparansi, kualitas, dan urgensi peresmiannya masih menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat.
Sementara itu, sebelumnya beredar informasi bahwa pasca diresmikan Lapangan Merdeka justru mengalami kerusakan dari berbagai sisi, seperti jalur lintas yang terbuat dari karet dan belakangan tembok disebagian tempat juga mengalami kerusakan. (alhafiz-editor01)
