JAKARTA-metrodeli
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menjaring Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 26 Juni. Dia dibawa bersama lima orang lainnya ke Jakarta.
Hal ini disampaikan sumber VOI, yang menyebut Topan sudah tiba di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Sosok ini disebut kloter terakhir yang tiba.
Adapun Topan dilantik sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari lalu oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Dia tadinya menjabat sebagai Kepala Dinas PU atau Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan serta pernah duduk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Medan.
Posisi tersebut diduduki Topan ketika Bobby yang juga menantu Presiden RI-7 Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum memerinci siapa saja enam orang yang terjaring operasi senyap. Dia hanya menyebut ada aparatur sipil negara (ASN) yang ikut dibawa.
“Pihak-pihak yang diamankan terdiri dari ASN atau penyelenggara negara dan swasta,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Juni.
Budi mengatakan tangkap tangan ini berkaitan dengan pengerjaan proyek di Provinsi Sumatera Utara. Tapi, pendalaman masih dilakukan dengan memeriksa keenam orang tersebut.
“Benar, terkait proyek-proyek di PUPR Provinsi dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Jadi sejauh ini ada dua klaster penerimaan,” tegasnya.
“Tentu nanti akan dijelaskan konstruksi perkaranya secara utuh,” pungkas Budi.
Sehari sebelumnya, Sebuah kantor milik salah satu kontraktor besar di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 27 Juni 2025 pagi.
Kantor yang diketahui milik PT DNG ini tampak tertutup rapat dan tidak beroperasi seperti biasa.
Pantauan metrodeli, Jumat, 27 Juni 2025 menunjukkan kondisi kantor yang sepi, dengan pintu, jendela, serta pagar tertutup.
Di pintu depan tampak jelas stiker bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”, menandakan adanya proses hukum yang tengah berjalan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai kasus apa yang tengah diselidiki maupun siapa saja yang terlibat.
Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa penyegelan ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada pagi hari.
Langkah penyegelan ini diduga kuat dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan lokasi, serta untuk mencegah pihak-pihak tertentu menghilangkan barang bukti atau delik hukum yang relevan dalam perkara yang tengah diselidiki.
Gedung tersebut diketahui juga berfungsi sebagai gudang, sehingga besar kemungkinan terdapat dokumen atau barang-barang penting yang menjadi bagian dari proses penyidikan.
Operasi KPK kali ini berlangsung cukup senyap tanpa ekspos media atau pengumuman terbuka, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Warga sekitar yang mengetahui penyegelan pun tampak penasaran dan menyebutkan bahwa aktivitas di kantor tersebut mati.
” Biasanya memang, pagar, pintu dan jendela tidak tertutup rapat seperti ini, makanya saya juga heran, apalagi beberapa kenderaan dan orang mulai berseleweran memantau kondisi kantor itu,”kata Kiki salah seorang warga sekitar.
KPK hingga saat ini belum memberikan konfirmasi resmi, namun publik menantikan perkembangan lebih lanjut terkait siapa yang diamankan dan apa yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini.
Secara terpisah Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Jumat 27Juni 2025 membenarkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap di Sumatra Utara (Sumut).
“Satgas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumut hari ini (Jumat-red),” paparnya.
Sedangkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa OTT ini menyasar kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR serta proyek preservasi jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Dalam operasi tersebut, enam orang berhasil diamankan. Meskipun begitu, KPK belum mau membeberkan identitas para pihak yang ditangkap.
Adapun Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumut Porman Mahulae ketika dikonfirmasi Analisa, Jumat malam tidak menampik ada kabar ASN yang diamankan KPK. “Semuanya sudah berseliweran di media,” ungkapnya.
Ketika dikonfirmasi adanya mantan pejabat bupati yang diamankan terkait OTT KPK, ia mnegutrakan belum ada info.
“Jika mantan bupati yang diamankan belum ada info,” ungkapnya.(VOI/alhafiz-editor01)
