Medan-metrodeli
Polemik terkait 4 pulau di wilayah Aceh Singkil yang sempat dimasukkan menjadi wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara merupakan hal yang tidak boleh terulang.
Sebab, hal ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa bahkan berpotensi membuat perpecahan di tengah masyarakat.
Begitu disampaikan eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu saat berbicara pada podcast Akbar Faizal Uncensored membahas soal polemik 4 pulau dan latar belakang dibalik terjadinya polemik tersebut, belum lama ini.
“Saya mau buka semuanya (latar belakangnya) karena hal seperti ini tidak boleh terulang lagi,” kata Said Didu yang menjadi pembicara bersama Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil.
Said Didu kemudian menjelaskan mengenai beberapa kejadian yang terjadi sejak 2016 yang berkaitan dengan keberadaan 4 pulau.
Salah satunya yakni adanya perintah dari Presiden saat itu yakni Joko Widodo agar menterinya Sudirman Said waktu itu membahas kerjasama di bidang Migas dengan pihak Arab Saudi.
Dalam pembicaraan itu beberapa perusahaan migas milik Arab seperti Aramco masuk dalam topik pembicaraan. Akan tetapi pembicaraan ini tidak ada tindak lanjut setelah Sudirman Said diberhentikan.
Namun kemudian pada tahun 2021, menurut Didu, Luhut Panjaitan selaku Menteri Maritim dan Investasi pada Kabinet Joko Widodo menandatangani kesepakatan dengan Uni Emirat Arab untuk pembangunan di bidang pariwisata pada 4 pulau tersebut. Kemudian pada tahun itu juga, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Aceh menyatakan sedang melakukan perundingan dengan Arab untuk pengembangan pada 4 pulau tersebut.
“Hal ini menunjukkan sampai tahun 2021 Presiden Joko Widodo masih memasukkan 4 pulau itu dalam wilayah Aceh. Makanya Tito Karnavian tidak bisa ngeles lagi bahwa ditangan dialah ini menjadi masuk Sumatera Utara,” ujarnya.
Yang paling dikhawatirkan kata Said Didu, jika persoalan-persoalan seperti ini muncul karena dilandasi usulan dari para investor yang disuarakan oleh pejabat. Hal seperti ini menurutnya banyak terjadi di Indonesia.
Ironisnya kata Didu, terkait polemik itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga memperlihatkan keinginan yang kuat agar 4 pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang menyebut pulau-pulau tersebut dapat dikelola dengan kolaborasi.
“Yang menarik sebenarnya, kenapa Bobby datang ke Aceh dan keluar kata-kata “kolaborasi”. Kolaborasi itu bukan bahasa pejabat, itu bahasa makelar. Gaya makelar seperti banyak terjadi termasuk di raja ampat,” ungkapnya.
Baik Akbar Faizal maupun Said Didu dan Nasir Djamil sepakat bahwa persoalan 4 pulau di Aceh telah diselesaikan dengan cara yang sangat baik oleh Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, mereka juga berharap agar Presiden Prabowo Subianto lebih tegas terhadap para bawahannya yang kerap memicu persoalan-persoalan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas pemerintahannya.(RMOL/gibran-editor01)
