Medan-metrodeli
Dugaan praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara mulai menjadi sorotan publik.
Isu yang menyebut keterlibatan istri, anak, menantu hingga tetangga seorang pejabat strategis tersebut bahkan memunculkan desakan agar Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turun tangan.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut siapa yang bekerja di lingkungan BPSDM Sumut. Lebih jauh, publik mempertanyakan apakah proses perekrutan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan.
Sorotan tersebut menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan.
Desakan pemeriksaan muncul dari kalangan mahasiswa di Medan. Mereka meminta Gubernur Bobby Nasution menindaklanjuti dugaan tersebut dan mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala BPSDM Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, S.SiT., M.T., membenarkan bahwa terdapat seorang pejabat eselon IV di lingkungan instansinya yang istrinya juga bekerja di BPSDM Sumut.
Namun, ia menjelaskan bahwa istri pejabat tersebut bekerja sebagai Widyaiswara atau tenaga pengajar. Keduanya, menurut Agustinus, menjalankan tugas secara profesional dan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Agustinus juga mengungkapkan bahwa sebelum isu tersebut mencuat, dirinya telah menyampaikan surat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk meminta klarifikasi dan menindaklanjuti persoalan yang berkembang.
Sementara itu, terkait tudingan adanya anak dan tetangga pejabat yang ikut direkrut bekerja di BPSDM Sumut, Agustinus secara tegas membantahnya.
Penjelasan tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai polemik. Namun, pemeriksaan administratif tetap diperlukan agar seluruh persoalan memperoleh kejelasan berdasarkan dokumen dan fakta.
Hubungan keluarga tidak serta-merta melarang seseorang bekerja dalam satu instansi pemerintah. Akan tetapi, proses penerimaan, dasar pengangkatan, pembagian tugas, dan potensi konflik kepentingan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, langkah Inspektorat Sumut menindaklanjuti surat yang disampaikan Kepala BPSDM menjadi penting. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan menyentuh substansi persoalan.
Bobby Nasution juga dituntut menunjukkan keseriusan dalam memastikan birokrasi yang dipimpinnya berjalan profesional. Komitmen pemerintahan bersih tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan dan program.
Ketika dugaan nepotisme mencuat di lingkungan pemerintah sendiri, publik berhak mendapatkan jawaban yang terang. Bukan sekadar bantahan, melainkan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan.(alhafiz-editor01)















