Medan-metrodeli
Konflik agraria di daerah ini tertinggi secara nasional, mencapai 34.000 hektare lahan dengan 33 kasus. Dari 33 kasus 20 konflik terjadi di wilayah perkebunan milik PTPN.
Adapun aktor utama penyebab konflik ini adalah klaim tumpang tindih antara masyarakat, perusahaan dan hak adat. Selain itu, ketidakjelasan status pasca-berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU).
Demikian data Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut diungkapkan Gubernur Sumut M Bobby Afif Nasution kepada Ketua dan anggota Komisi II DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 3 Juli 2025.
Pada kesempatan itu, Gubsu menyampaikan keluhan masyarakat terkait permasalahan konflik agraria dan dampaknya di Kabupaten/Kota di Sumut, yang masih belum terselesaikan.
Konflik ini berdampak serius terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat lokal.
“Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gubsu berharap, kunjungan Komisi II DPR RI ini bisa ikut membantu penyelesaian konflik agraria di Sumut, dengan melibatkan berbagai pihak untuk penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung percepatan penyelesaian.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, apa yang disampaikan Pemprov Sumut dan masukan dari sejumlah Bupati/walikota yang hadir, akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi.
“Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaiakan permasalahan di Sumut,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Muhammad Sri Pranoto menyampaikan, untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut diperlukan transparansi penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kabupaten/kota.
Turut hadir Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus, Bupati Madina Saipullah Nasution, Bupati Humbanghasundutan Oloan P Nababan, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Sumut.(alhafiz-editor01)
