Medan-metrodeli
Kepala Dinas Pendidikan Sumut menemukan adanya kegiatan transaksional gelap di area ruangan perkantoran Dinas Pendidikan Sumut yang dilakukan oknum anggotanya dengan pihak luar (tamu gelap/tanpa pengenal).
Karenanya ia selalu yang diberikan amanah dari Gubsu M Bobby Afif Nasution untuk menjalankan program kerjanya selanjutnya melakukan pembenahan internal serta melakukan pembatasan pihak luar guna berkunjung ke ruangan bawahannya di kantor Dinas Pendidikan Sumut.
Pengakuan ini diutarakan Kadisdik Sumut Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga dalam Konferensi Pers Perdana Pemprovsu bersamaKepala Bappelitbang Sumut Dr. Dikky Anugerah Panjaitan, S.Sos., M.SP, Kepala BKAD Timur Tumanggor dan lainnya yang dipandu Kabid Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu 21 Januari 2026.
“Karenanya, saya membatasi pihak luar untuk berkunjung langsung ke ruangan anggotanya.Kalu mau bertemu tidak lagi di dalam ruang kerja tetapi di ruangan khusus yang disiapkan bagi tamu serta tanda pengenal untuk orang luar yang berkunjung,” paparnya seraya membantah kalau dirinya menolak bertemu wartawan. Atau mempersulit wartawan konfirmasi.
Dikatakannya, ia pun beberapa kali menerima wartawan yang ingin konfirmasi berita terkait seputar kasus di dinas pendidikan di ruang kerjanya
Sebelumnya, dalam temupers tersebut ia juga menyampaikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumatera Utara (Sumut) yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, kini seluruhnya atau 100 persen telah teraliri listrik dan internet.
Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menyelaraskan digitalisasi pendidikan, sehingga diharapkan kualitas guru dan siswa semakin meningkat serta melek teknologi.
“Realisasi akses listrik dan internet di sekolah yang dibawahi langsung oleh Disdik Sumut yakni SMA/SMK dan SLB di Sumut keseluruhannya 100 persen sudah teraliri listrik dan internet,” paparnya.
Ia menjelaskan, untuk akses internet pada tahun 2025 terdapat total 163 sekolah yang dipasang jaringan internet.
Sementara untuk kelistrikan, sebanyak tujuh sekolah dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 25 sekolah dilakukan perbaikan instalasi listrik, dan 21 sekolah mendapatkan penambahan daya listrik.
Strategi yang dilakukan Disdik Sumut dalam pemenuhan akses listrik dan internet ini, lanjutnya, disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk daerah yang tidak memiliki tiang listrik, dipasang PLTS.
Namun, apabila tersedia jaringan listrik, pihaknya berkolaborasi dengan PLN. Sedangkan untuk akses internet, jika tidak tersedia tiang jaringan, maka digunakan akses internet Starlink, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang dipasang PLTS dan Starlink.
Upaya pemenuhan akses listrik dan internet di sekolah ini bertujuan untuk menyelaraskan digitalisasi pendidikan.
“Mustahil kita lakukan digitalisasi pendidikan kalau tools-nya belum memadai. Makanya akses listrik dan internet ini harus dipenuhi, sehingga proses belajar digital bisa semakin interaktif, dan output-nya untuk penguasaan internet akan ada kesetaraan, tidak ada perbedaan antara daerah 3T dengan daerah yang gampang akses listrik dan internetnya,” jelas Alexander.
Selain itu, melalui pemenuhan akses listrik dan internet ini diharapkan kualitas guru dan siswa semakin meningkat, tidak ada lagi daerah yang tertinggal, serta seluruh siswa dan guru melek teknologi.
Sementara itu, terkait Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Alexander menyampaikan program tersebut akan diluncurkan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
PUBG awalnya akan dilaksanakan di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, namun juga akan diterapkan di lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat.
Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemulihan bagi daerah terdampak bencana di Sumut.
“Jadi pada tahun ajaran baru nanti, PUBG akan kita laksanakan selain di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias juga di lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana,” katanya.
Untuk program bersekolah gratis ini, jumlah sasaran di Kepulauan Nias sebanyak 41 ribu siswa dengan pagu anggaran Rp21 miliar. Sementara di lima kabupaten/kota terdampak bencana menyasar 51 ribu siswa dengan total anggaran Rp22 miliar.
“Total ada anggaran Rp43 miliar yang akan meng-cover program sekolah gratis. Untuk skemanya nanti akan kita susun Pergub sebagai petunjuk teknisnya dan dananya nanti akan kita transfer ke rekening masing-masing sekolah,” ujar Alexander. (alhafiz-editor01)
