Medan-metrodeli
Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumut di bawah kendali Kepala Biro Chandra Dalimunthe, SSTP MSP besutan Gubernur Sumut Bobby Nasution, menjadi sorotan.
Pasalnya Chandra Dalimunthe sejak dilantik pada Jumat 9 Mei 2025 sebagai Kepala Biro PBJ Sumut, masih juga belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam hal pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut.
Bahkan Chandra Dalimunthe yang sebelumnya Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Medan itu, dinilai cenderung tidak melakukan hal-hal substansial untuk perbaikan sektor perbaikan pengadaan barang dan jasa di Sumut.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua LSM Kalibrasi dan HAM, Antony Sinaga, kepada wartawan di Medan, Selasa 15 Juli 2025.
“Sayang sekali uang negara sia-sia untuk menggaji aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini harusnya menjadi perhatian pak Bobby, Gubernur kita di Sumatera Utara,” ujar Antony.
Sehingga tak heran, lanjut Antony, terjadi kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Mandiling Natal (Madina), Jumat 26 Juli 2025.
Hasil OTT menetapkan antara lain yang menjadi tersangka adalah Kadis PUPR Sumut (nonaktif) Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD PUPR Gunungtua Dinas PUPR Sumut.
Antony mengatakan kasus suap yang disangkakan terhadap Topan, Rasuli dan pihak kontraktor, adalah berkaitan dengan tender yang akan digelar lewat e-katalog.
“Memang belum sempat ditenderkan lewat e-katalog, tapi yang pasti pengaturan terhadap itu sudah dirancang, sudah mulai dikendalikan,” jelasnya.
Artinya jika tidak dihentikan KPK lewat OTT tersebut, sudah pasti e-katalog yang dibawah pengendalian Kabiro PBJ itu, berjalan dengan skenario buruk.
“Tak mungkin saudara Kepala Biro PBJ tak tau skenario itu, dan apalagi jika tau namun tak dikendalikan, lebih parah lagi,” jelasnya.
Selain itu, masalah yang menonjol lainnya adalah rapor merah dari KPK. Antony mengatakan berdasarkan catatan lembaga anti rasuah itu, sektor PBJ Provinsi Sumut masuk dalam kategori merah.
Sebagaimana yang pernyataan Jubir KPK Budi Prasetyo yang dimuat di media massa, sektor PBJ Provinsi Sumut rawan praktik korupsi.
Menurutnya, Gubernur Bobby Nasution harus mengevaluasi kinerja Kabiro PBJ Sumut Chandra Dalimunthe.
“Jangan dibiarkan Sumut ini porak-poranda. Seharusnya sektor pengadaan barang dan jasa Sumut menjadi benteng pemerintahan Bobby,” ujarnya.
Karena itu Antony Sinaga menekankan agar Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan deteksi dini dengan melakukan penyadapan pada saat melakukan tender dengan pihak ketiga penyedia barang dan jasa. Tujuannya agar pada saat pelaksanaan tender transparan tidak berdasarkan orderan dari pimpinan KPK.
“Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kepala Biro Pengadaan Barang Dan jasa diendors oleh Gubernur Bobby dan migrasi dari Pemko Medan yang harus kita waspadai bersama guna memutus mata rantai penyebaran virus korupsi di Pemprov Sumut,” tegasnya.
Secara terpisah, Koordinator Divisi Data dan Investigasi Forum Jasa Konstruksi (Forjasi), Ricky, juga menyoroti permasalahan sektor PBJ Sumut. Menurutnya sektor ini harus diselamatkan.
Ricky menegaskan lemahnya kinerja dan komitmen Kabiro Chandra Dalimunthe untuk membangun sektor PBJ Sumut, sangat tidak sejalan dengan visi misi Gubernur Sumut kolaborasi Sumut berkah yang unggul, maju dan berdaya saing.
“Kami melihat dari sisi itu, tidak ada gregetnya kepala biro ini. Kasihan Sumut ini akan terus begini, menjadi sasaran praktik korupsi dan kemudian terpublikasi luas karena masalah korupsi. Pak Bobby harus evaluasi kepala biro,” tegas Ricky.
Sementara itu, Kepala Biro PBJ Sumut Chandra Dalimunthe yang dikonfirmasi wartawan pada Selasa 15 Juli 2025, tidak merespon. Konfirmasi kembali dilakukan Rabu 16 Juli 2025, juga tidak direspon.(alhafiz-editor01)
