Medan-metrodeli
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) M Bobby Afif Nasution dinilai seakan tidak terima dengan keputusan Presiden Prabowo yang menetapkan empat pulau yang jadi polemik menjadi wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Hal tersebut disampaikan fungsionaris PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan merespon pernyataan Bobby yang meminta agar masyarakat Sumut tidak terhasut dengan keputusan Presiden Prabowo.
“Terkait dengan pernyataan gubernur Sumut yang menyatakan tidak terhasut, justru itu melawan keputusan presiden.
Sejak awal masyarakat Sumut tidak tertarik untuk membahas itu,” kata Sutrisno kepada wartawan di Medan, Rabu 18 Juni 2025.
Menurut Sutrisno, sikap Bobby yang ngotot mempertahankan empat pulau tersebutlah yang membuat masyarakat Sumut menjadi heboh. Dia mengatakan, konflik tentang kepemilikan empat pulau ini hanya terjadi dikalangan elit politik.
“Kita sama sekali tidak tertarik dan gak ikut campur, oleh apapun keputusan pemerintah pusat dalam hal ini diambil alih presiden, kita juga gak mau tau dengan itu. Itu secara tegas, terlihat bahwa yang mempersoalkan empat pulau itu konfliknya adalah antar elit,” sebutnya.
“Maka kepentingan yang paling utama dalam persoalan empat pulau ini adalah kepentingan elit. Siapa elit yang dimaksud adalah gubernur sumut, dalam hal ini ditarik-tariklah bupati tapteng,” sambugnya.
Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Sumut mengatakan, kalaupun ada penyataan Gubernur Sumut yang meminta agar jangan masyarakat jangan terhasut, justru sebenarnya ingin menghasut.
“Sama sekali masyarakat gak tertarik, dan juga tidak terhasut,” sebutnya.
Disisi lain, Sutrisno menyarankan agar Gubernur Sumut lebih banyak belar komunikasi politik dan membuat konflik empat pulau ini sebagai pelajaran dalam memimpin.
“Dalam bahasa lain, Bobby ketika bertemu dengan lintasan kemampuan politiknya yang lebih tinggi akhirnya tunduk. Mualem bagaimana pun sebagai mantan panglima GAM, punya kemampuan memahami relasi Aceh dengan NKRI, dan MUo Helsinki,” ujarnya.
Bahkan kata Sutrisno, bukan hanya
Gubernur Sumut yang harus tunduk, tetapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun tak bisa menghadapi Mualem.
“Karena akhirnya diambil alih presiden, itu mau mengatakan, hei mendagri kau gak mampu menyelesaikan persoalan aceh-sumut, sebenarnya ini memalukan, kalau saya yang jadi mendagri sudah mundur itu,” pungkasnya.(alhafiz-editor01)
