Medan-metrodeli
Polri Watch mengadukan seorang penyidik pembantu berinisial Brigpol BYL SH resmi diadukan kepada Kapolda Sumatera Utara Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Rabu 18 November 2026.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak dimasukkannya sejumlah bukti transfer kepada pelaku usaha (vendor) ke dalam berkas perkara, meskipun dokumen tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh Tersangka yang saat itu masih berstatus sebagai saksi ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polsek Medan Timur pada tanggal 6 Oktober 2026.
Lebih jauh, bukti-bukti transfer tersebut diduga telah dikembalikan oleh penyidik kepada advokat yang mendampinginya tanpa sepengetahuan maupun persetujuan terdakwa selaku pihak yang menyerahkan dokumen.
Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, Idam Harahap, S.H., dalam laporan pengaduannya menjelaskan bahwa persoalan ini berawal dari pemeriksaan sdri. F dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/294/VII/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TIMUR/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Juli 2026.
Sebelum pemeriksaan berlangsung, sdri F telah menerima Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/Saksi.2/122.a/IX/2026/RESKRIM tertanggal 26 September 2026.
Dalam surat panggilan tersebut, penyidik secara tegas meminta agar saksi membawa dokumen atau bukti yang berkaitan dengan perkara.
Pada Selasa, 6 Oktober 2026, F memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi advokat atau penasihat hukumnya Dimana Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan antara lain peruntukan uang yang dipersoalkan oleh pelapor dalam perkara tersebut dan atas pertanyaan penyidik tersebut sdri.
F menjawab pertanyaan itu dan menerangkan penggunaan uang dimaksud dengan memperlihatkan sejumlah bukti transfer kepada beberapa pelaku usaha (vendor).
Namun, menurut pengaduan Polri Watch, penyidik diduga tidak bersedia mencatatkan bukti-bukti transfer tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Penyidik juga hanya membuat tanda terima terhadap sebagian dokumen yang diserahkan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 6 Oktober 2026.
Dengan demikian, terdapat persoalan mengenai pencatatan, penerimaan, dan keberadaan sejumlah dokumen yang menurut pihak pengadu memiliki relevansi terhadap perkara tersebut.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena setelah pemeriksaan tersebut, F justru ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/192/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026 dan atas Penetapan tersebut kemudian diikuti dengan surat panggilan tersangka pertama tertanggal 15 Oktober 2026 dan surat panggilan tersangka kedua tertanggal 22 Oktober 2026.
Polri Watch mempertanyakan apakah seluruh keterangan dan dokumen yang disampaikan F ketika masih berstatus saksi telah diperiksa dan dipertimbangkan secara objektif sebelum penetapan tersangka dilakukan.
Pasalnya, bukti transfer kepada vendor tersebut berpotensi menerangkan peruntukan dan aliran penggunaan uang yang dipersoalkan. Hal ini dinilai penting untuk menguji apakah perbuatan yang dituduhkan kepada sdri.
F benar-benar memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan.
Menurut pihak pengadu, bukti tersebut setidak-tidaknya harus menjadi bahan pemeriksaan penyidik, termasuk untuk menilai ada atau tidaknya unsur melawan hukum dalam dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Informasi mengenai keberadaan dokumen tersebut baru diperoleh Idam Harahap setelah menerima keterangan dari FW selaku adik kandung dari sdri. F, pada Rabu, 18 November 2026.
Sebelumnya, pada Selasa, 17 November 2026, FW meminta klarifikasi kepada advokat advokat yang mendampingi sdri. F dalam pemeriksaan saksi pada 6 Oktober 2026.
Dari klarifikasi tersebut, menurut informasi yang diterima pihak pengadu, diketahui sejumlah bukti transfer kepada vendor yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik ternyata telah dikembalikan kepada penasihat hukumnya.
Pengembalian tersebut diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan sdri. F. Bahkan, menurut uraian pengaduan, advokatnya juga tidak mengonfirmasikan pengembalian dokumen tersebut kepada sdri. F.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa dokumen yang telah diserahkan dalam proses pemeriksaan justru tidak menjadi bagian dari berkas perkara, bagaimana mekanisme pengembaliannya, dan atas dasar kewenangan apa pengembalian tersebut dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting yang diminta Polri Watch untuk ditelusuri oleh Polda Sumatera Utara.
Idam Harahap menilai, penanganan perkara pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian dan pengumpulan bukti yang memberatkan seseorang. Penyidik juga harus memberikan perhatian terhadap bukti yang dapat menerangkan duduk perkara secara utuh, termasuk bukti yang berpotensi menguntungkan pihak yang sedang diperiksa.
Menurutnya, objektivitas penyidikan merupakan hal mendasar dalam proses penegakan hukum. Keberadaan dokumen yang relevan tidak semestinya diabaikan, apalagi jika dokumen tersebut dapat membantu menguji terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang disangkakan.
Pihak pengadu juga menyoroti pentingnya mengklarifikasi bukti transfer tersebut kepada ahli hukum pidana untuk memperoleh penilaian mengenai relevansi transaksi dan unsur-unsur tindak pidana yang dipersoalkan.
Dalam laporan pengaduannya, Polri Watch menduga tindakan tersebut berkaitan dengan perbuatan menghilangkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, ada atau tidaknya tindak pidana tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pengaduan tertulis tersebut, Idam Harahap meminta Kapolda Sumatera Utara Cq. Dirreskrimum Polda Sumut agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan perbuatan penyidik yang dilaporkan.
Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif, tetapi juga menelusuri rangkaian peristiwa sejak dokumen diserahkan, proses penerimaan dan pencatatannya, keberadaan dokumen selama penanganan perkara, hingga alasan dan mekanisme pengembaliannya kepada advokat.
Idam berharap Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap pengaduan tersebut agar seluruh fakta dapat diungkap secara terang dan tidak ada alat bukti yang diabaikan dalam proses penegakan hukum.
Bagi Polri Watch, persoalan ini bukan semata-mata mengenai hilang atau dikembalikannya sejumlah dokumen, melainkan menyangkut jaminan bahwa setiap orang memperoleh proses hukum yang objektif, transparan, profesional, dan berkeadilan.
Apabila benar terdapat bukti yang relevan tetapi tidak dimasukkan atau dipertimbangkan dalam penanganan perkara, kondisi tersebut patut diperiksa secara serius karena berpotensi memengaruhi objektivitas proses penyidikan.(alhafiz-editor01)















