Medan-metrodeli
Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi menyepakati arah baru kebijakan anggaran melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P.APBD TA 2026 dan KUA-PPAS R.APBD TA 2027 bersama DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa 18 Agustus 2026.
Dalam postur anggaran Perubahan 2026 tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.7,1 Triliun lebih, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp.7.7 Triliun, dan pembiayaan Netto sebesar Rp.592,2 miliar lebih.
Postur anggaran ini ditetapkan demi mengakselerasi enam prioritas pembangunan strategis daerah mulai dari infrastruktur hingga digitalisasi
transformasi menuju “Medan Satu Data” guna menghasilkan data yang akurat, transparan dan real time.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen ini, dihadiri langsung Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Walikota H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan perangkat daerah beserta para Camat.
Walikota Medan Rico Waas menegaskan, penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS ini bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan sebuah pijakan strategis dalam merespon dinamika pembangunan daerah serta menyelaraskan aspirasi masyarakat kota Medan secara lebih nyata dan akuntabel.
Maka dari itu, Rico Waas menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Badan Anggaran DPRD Kota Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif terhadap perubahan KUA-PPAS.
“Upaya ini menunjukkan semangat yang nyata dalam mewujudkan anggaran yang aspiratif, efektif, realistis sekaligus rasional,” paparnya.
Pada perubahan anggaran 2026 ini, Rico Waas menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi selaras dengan enam prioritas pembangunan kota di antaranya;
1. Membangun Kota Medan yang berbudaya, Maju, Tertib, Aman dan Nyaman,
2. Pemerataan Pembangunan infrastruktur dan penataan sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,
3. Peningkatan produktivitas dan keunggulan daya saing perekonomian daerah yang ingklusif dan berkelanjutan,
4. Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) unggul pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan,
5. Penguatan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan
6. Peningkatan kualitas tata kelolah pemerintahan berbasis digital.
“Keenam prioritas tersebut menjadi kerangka utama dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi Kota Medan tidak hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi, namun juga pada pemerataan akses, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan daya tahan sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Rico Waas juga menyampaikan postur rancangan APBD tahun 2027. Di mana pemerintah telah menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp.6,9 triliun lebih, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun lebih dan pembiayaan Netto sebesar Rp175 miliar lebih.
“Pendapatan daerah yang direncanakan dengan cermat ini diharapkan mampu mendorong terlaksanaanya program-program prioritas. Sedangkan belanja daerah diarahkan secara efisien dan tepat sasaran terutama pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan program sosial ekonomi,” bilangnya.
Lebih lanjut, Rico Waas juga menjabarkan arah kebijakan pembangunan di tahun 2027, yang mencakup ;
1. Menjaga kesinambungan pembangunan dari capaian tahun-tahun sebelumnya,
2. Memperkuat capaian indikator makro daerah agar target pertengahan periode RPJMD dapat tercapai secara optimal, serta
3. Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang terukur, realistis, dan berorientasi hasil.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, berkolaborasi lintas sektor dan selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.(ucok-editor01)
