SETIAP kali pertumbuhan ekonomi diumumkan, publik diajak menilai pembangunan dari satu ukuran: berapa persen ekonomi tumbuh. Angka itu penting, tetapi tak cukup. Pertumbuhan menunjukkan bertambahnya output, sedangkan pembangunan menyangkut cara masyarakat bekerja, memproduksi, dan menikmati kemajuan.
Sebuah negara dapat tumbuh secara statistik, tetapi tetap menyisakan pengangguran, kemiskinan desa, urbanisasi tanpa pekerjaan layak, ketimpangan wilayah, dan lemahnya daya saing. Karena itu, pembangunan tidak boleh berhenti pada angka.
Ia harus mengubah struktur ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup.
Indonesia menghadapi persoalan kompleks. Tantangannya bukan hanya kekurangan modal, melainkan juga rendahnya produktivitas, keterampilan terbatas, infrastruktur belum merata, akses pasar sempit, dan lemahnya keterkaitan antarsektor.
Banyak penduduk bekerja di sektor tradisional, terutama pertanian dan usaha informal, tetapi nilai tambahnya rendah.
Di sinilah transformasi struktural menjadi penting.
Pembangunan seharusnya mendorong pergeseran dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif, seperti industri pengolahan, agroindustri, jasa modern, dan aktivitas berbasis teknologi.
Namun, transformasi bukan sekadar perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tanpa keterampilan, lapangan kerja, infrastruktur, dan pasar, urbanisasi hanya memindahkan kemiskinan ke perkotaan.
Industrialisasi juga tidak boleh meninggalkan pertanian.
Pertanian yang produktif merupakan fondasi industrialisasi yang sehat karena menyediakan pangan, bahan baku, pasar bagi barang industri, dan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat.
Jika pertanian diabaikan, kota mungkin tumbuh, tetapi desa tertinggal dan ketahanan pangan rapuh. Karena itu, pembangunan pertanian harus menyentuh produktivitas, kelembagaan petani, teknologi, pembiayaan, akses pasar, dan hilirisasi.
Masalah klasik pembangunan kita adalah lemahnya hubungan antarsektor. Pertanian menghasilkan bahan mentah, tetapi belum selalu terhubung dengan industri pengolahan.
Infrastruktur dibangun, tetapi tidak selalu menyambungkan pusat produksi dengan pasar.
Pendidikan meningkat, tetapi belum sepenuhnya sesuai kebutuhan kerja. Akibatnya, pertumbuhan terputus-putus dan manfaatnya tidak menyebar luas.
Pembangunan membutuhkan strategi terpadu.
Jalan, kawasan industri, pendidikan vokasi, dan pertanian produktif tidak akan optimal bila berdiri sendiri. Dalam kondisi sumber daya terbatas, pemerintah memang tidak mungkin membangun semua sektor dan wilayah sekaligus.
Namun, prioritas harus dipilih secara cermat, terutama sektor yang memiliki efek pengganda terhadap lapangan kerja, nilai tambah, pemerataan, dan ketahanan ekonomi.
Di sinilah peran negara menjadi penting. Pasar dapat mendorong investasi, tetapi tidak selalu mampu membangun infrastruktur dasar, memperkuat daerah tertinggal, menyiapkan tenaga kerja, atau menciptakan keterkaitan antarsektor.
Negara harus hadir untuk mengarahkan dan memastikan investasi bergerak ke sektor produktif.
Perencanaan pun harus ditopang data, pembiayaan realistis, kualitas belanja, dan disiplin anggaran.
Ketimpangan wilayah tak boleh diabaikan. Jika investasi hanya mengalir ke daerah maju, pertumbuhan mungkin cepat terlihat, tetapi jurang wilayah melebar.
Sebaliknya, pemerataan tanpa memperhitungkan potensi daerah juga bisa tidak efektif. Maka, kebijakan pembangunan harus memperkuat pusat pertumbuhan sekaligus membangun fondasi daerah tertinggal.
Infrastruktur di daerah tertinggal bukan sekadar agenda sosial, melainkan agenda ekonomi.
Jalan, pelabuhan, listrik, internet, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan pasar membuka isolasi, menurunkan biaya transaksi, serta memperluas kesempatan.
Namun, infrastruktur harus terhubung dengan strategi produksi, bukan berdiri sebagai proyek fisik semata.
Indonesia memiliki sumber daya alam besar, penduduk besar, dan pasar domestik luas. Namun potensi tidak otomatis menjadi kekuatan.
Tanpa produktivitas, sumber daya hanya menjadi komoditas mentah. Tanpa industri pengolahan, nilai tambah dinikmati pihak lain.
Tanpa keterampilan, bonus demografi bisa menjadi beban sosial. Tanpa pemerataan, pertumbuhan dapat melahirkan kecemburuan.
Karena itu, agenda pembangunan Indonesia ke depan perlu menekankan penguatan basis produksi nasional, peningkatan kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang menurunkan biaya ekonomi, kapasitas fiskal yang kuat, serta pembangunan yang ramah lingkungan. Kerusakan lingkungan bukan urusan tambahan, melainkan biaya ekonomi yang harus dihitung sejak awal.
Pada akhirnya, pembangunan adalah proses membangun kapasitas bangsa: memproduksi, berinovasi, menciptakan pekerjaan, memperluas kesempatan, menjaga lingkungan, dan membagi hasil kemajuan secara lebih adil.
Pertumbuhan penting, tetapi pembangunan harus memberi makna pada pertumbuhan itu.
Jika pertumbuhan memperbesar angka, pembangunan harus memperbesar harapan.*
