Medan-metrodeli
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) M Bobby Afif Nasution me-warning terkait pembukaan moratorium terkait pemekaran daerah bukan hanya mengkaji pemekaran saja tetapi juga penggabungan daerah.
Demikian Gubsu M Bobby Afif Nasution saat membuka Musrenbang RKPD Sumut 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu 22 April 2026.
Dihadapan Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menuding ada gerakan pemekaran dan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur yang diinisiasi Bupati Batubara Baharuddin Siagian.
“Mohon izin pak Mendagri, Bupati Batubara kepingin mekar katanya menjadi Provinsi Sumatera Pantai Timur, saya sampaikan waktu di paripurna sama seperti yang pernah dibilang Pak Mendagri. Ketika moratorium pemekaran itu dibuka, bukan hanya tentang pemekaran yang harus dibicarakan tapi juga penggabungan. Karena ngomongin pemekaran hanya jumlah kabupaten atau provinsi yang bertambah, tapi kita juga jangan tabu ketika jumlah kabupaten ataupun kota bahkan provinsinya bisa jadi berkurang kalau itu dibuka,” paparnya sembari mengingatkan supaya berhati-hati, takutnya bukan malah berkembang, hilang pula nanti takutnya. Nanti, ungkapnya, malah bersatu lagi dengan Asahan nggak enak juga.
Bukannya mekar malah menciut, ungkapnya, apalagi dengan kondisi keuangan hari ini.
“Takutnya nanti ngeluh masalah PPPK lalu ini, kalau mau belajar dari provinsi Pak Bahar bisa wewenang provinsi dikerjakan pakai APBD Batubara, becanda-becanda ini Pak tapi ada seriusnya sikit,” imbuhnya
Lebih lanjut Bobby awalnya mengatakan jika ada rencana pembangunan kawasan industri Sumut di Kabupaten Batubara.
“Kawasan Industri Terpadu, hari ini kami coba sedang melakukan pendekatan di daerah Batubara, ini ada kawasan industri kami coba bangun bersama-sama dengan Danareksa, ini di wilayah Batu Bara,” ujarnya.
Bobby juga menyebutkan jika pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur tertentu dini, padahal anggaran Batubara 70 persen masih berasal dari transfer pusat dan hanya 30 persen bersumber dari PAD.
“Jangan hanya gerakan politiklah, gerakan pembangunan saja, tadi saya juga sampaikan untuk membangun suatu daerah itu anggarannya banyak, saya lihat kan yang inisiasi Batubara, Batubara itu anggarannya 70 persen masih mengandalkan transfer daerah, Sumatera Utara 60 persen itu sudah menghidupi dirinya sendiri dengan PAD, Kota Medan 60 persen sudah menghidupi dirinya sendiri dengan PAD,” sebutnya.
Sehingga Bobby menilai jika harusnya Baharuddin lebih dulu meningkatkan PAD daripada membahas soal pembentukan Provinsi Sumatera Timur. Bobby mengaku tidak anti terhadap pemekaran, namun perbaikan indikatornya harus diutamakan.
“Ini harusnya daerahnya perbaiki dululah, kalau tadi sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa membiayai dirinya sendiri dengan PAD nya tinggi, transfer pusatnya jadi rendah, kita terbuka saya bukan anti atau menutup mata, indikatornya diperbaiki dulu, kalau indikatornya diperbaiki habis itu lepas, masyarakatnya sejahtera dan cita-citanya tercapai, jangan politiknya dulu diutamakan, rebut-rebutan jadi gubernur susah juga jadinya,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution juga menyampaikan tengah memfokuskan arah pembangunan daerah pada enam basis utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2027.
Enam basis tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.
Dalam paparannya, Bobby menegaskan salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias,” kata Bobby.
Untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut, Pemprov Sumut menetapkan tiga klaster pembangunan di Kepulauan Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.
“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, (logistik) akan kita stok di satu titik,” ujarnya.
Bobby juga menjelaskan rencana pembangunan tahun 2027 merupakan fase ekspansi dari program yang telah dimulai sejak 2025, dengan harapan memberikan dampak berkelanjutan hingga 2029.
Selain sektor pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga menggulirkan kebijakan pendidikan gratis yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2026. Program ini menyasar Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana.
“Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias, seluruh SMA, SMK, SLB itu tidak ada lagi iuran apapun, termasuk di sekolah kita ini biasanya ada komite komite, ada komite komite yang mungkin secara nominalnya tidak ditetapkan sama setiap sekolah, ini juga kami larang, awalnya hanya di Kepulauan Nias, tapi karena ada bencana di akhir tahun 2025 kami perluas jadi kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana,” tukasnya.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis, dengan prioritas penempatan di Kepulauan Nias. Saat ini, terdapat 18 dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai indikator pembangunan Sumut menunjukkan tren positif, meskipun pemerataan masih perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang berada di atas rata-rata nasional.
“IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan dan lain lain, IPM Sumut ini tinggi 76,47, lebih tinggi daripada angka IPM nasional, 75,90, artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus dibanding nasional,” kata Tito.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan walikota se-Sumatera Utara.(alhafiz-editor01)
